Aliansi Mahasiswa Maluku Gelar Aksi “Reformasi Jilid II” di Ambon, 5 Tuntutan Disuarakan soal Ketimpangan Daerah

AMBON — Massa yang tergabung dalam aliansi mahasiswa dan organisasi kepemudaan memadati kawasan Gong Perdamaian, Kota Ambon, pada Rabu (17/6/2026). Mereka menuntut pemerintah pusat dan daerah mengakselerasi kebijakan yang berpihak pada masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Lima Tuntutan yang Disuarakan Massa Aksi

Dalam orasinya, perwakilan aksi dari Simpati Bersatu Fakultas Hukum Universitas Pattimura (Unpatti), Rezky Saidin Rahakbauw, membacakan lima poin tuntutan utama. Pertama, menghentikan kriminalisasi dan tindakan represif terhadap aktivis sipil. Kedua, mempercepat legislasi daerah terkait pengakuan dan perlindungan masyarakat adat.

Ketiga, reformulasi Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD) agar lebih berpihak kepada daerah kepulauan. Keempat, menghentikan praktik komersialisasi pendidikan yang dinilai membatasi akses masyarakat. Kelima, mempercepat pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan sebagai instrumen pembangunan maritim.

Kebijakan Pusat Dinilai Tak Tepat Sasaran di Maluku

Rezky menegaskan bahwa berbagai kebijakan nasional yang dirancang pemerintah pusat kerap tidak memberikan dampak cepat dan merata bagi masyarakat di daerah kepulauan seperti Maluku. “Kebijakan yang diputuskan di pusat sering kali terlambat dirasakan masyarakat di daerah, terutama wilayah 3T seperti Maluku,” ujarnya.

Menurutnya, isu-isu nasional tersebut kemudian dikemas dalam persoalan lokal yang secara langsung dirasakan warga. Ia juga menyampaikan kritik keras agar pemerintah pusat tidak terus mengabaikan aspirasi masyarakat Maluku.

Elemen yang Terlibat dan Suasana Aksi

Aksi ini merupakan gabungan dari Pattimura Bersatu, IAKN, UKIM, HMI Maluku, PKC PMII Maluku, Gempar, HMI Komisariat Teknik, Gerakan Mahasiswa Pemuda Ketenagaan Seram Utara, serta Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Tehoru. Suasana diwarnai orasi, pembentangan spanduk, dan seruan agar kebijakan lebih berpihak ke kawasan timur Indonesia.

Para mahasiswa menilai ketimpangan pembangunan, keterbatasan infrastruktur, dan belum meratanya akses pelayanan dasar masih menjadi persoalan kronis di Maluku. Aksi ditutup dengan komitmen bersama untuk terus mengawal isu-isu strategis daerah hingga mendapat tindak lanjut dari pemerintah.