DOBO — Konflik yang melibatkan warga Desa Salarem dan Desa Kalar-Kalar di Kepulauan Aru kini memasuki babak baru. Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku (AMGPM) setempat mengambil peran aktif dengan menyerahkan sembilan poin resolusi damai kepada Bupati Kepulauan Aru, Timotius Kaidel, Kamis (18/6/2026).
Ketua AMGPM Daerah Pulau-Pulau Aru, Daud Faifet, mengatakan audiensi itu merupakan tindak lanjut rapat internal organisasi. Menurutnya, penyelesaian konflik tidak bisa hanya mengandalkan pendekatan keamanan.
"Penyelesaian persoalan harus mengutamakan dialog, rekonsiliasi, dan nilai-nilai kemanusiaan dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat," ujar Faifet dalam keterangan yang diterima redaksi.
Resolusi yang diserahkan mencakup sejumlah poin strategis untuk memulihkan situasi. Poin-poin tersebut meliputi:
AMGPM juga meminta Kepolisian Resor Kepulauan Aru segera mengusut tuntas pihak-pihak yang bertanggung jawab atas insiden bentrokan. Proses hukum diminta berjalan profesional dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.
Bupati Timotius Kaidel mengapresiasi langkah AMGPM yang dinilai turut mendukung upaya pemerintah daerah. Ia menyebut konflik antara kedua desa telah menjadi perhatian banyak pihak.
Pemerintah bergerak cepat bersama TNI, Polri, serta desa-desa yang memiliki hubungan pela untuk membangun komunikasi langsung dengan masyarakat di kedua desa. Sebagai bagian dari rekonsiliasi, pemerintah menginisiasi pertemuan bersama di Desa Durjela.
"Pertemuan itu akan dirangkaikan dengan pelaksanaan sumpah adat sebagai simbol perdamaian dan pemulihan hubungan persaudaraan," kata Kaidel.
Selain sumpah adat, pemerintah daerah juga menyiapkan agenda makan bersama. Kegiatan ini akan melibatkan tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat sebagai bentuk penguatan kembali hubungan sosial antarwarga.
Menurut Kaidel, sebelum bentrokan terjadi, pemerintah sebenarnya telah mempertemukan kepala desa dari kedua belah pihak. Pertemuan itu bertujuan melakukan pemasangan sasi di lokasi sengketa sebagai langkah pencegahan konflik.
Namun, munculnya informasi mengenai dugaan penyanderaan salah satu kepala desa memicu kesalahpahaman. Situasi itu kemudian berkembang menjadi bentrokan antarwarga.
Dampak konflik disebut meluas ke berbagai aspek kehidupan. Tidak hanya keamanan, tetapi juga aktivitas ekonomi, pendidikan, hingga hubungan kekeluargaan yang selama ini terjalin antardesa ikut terganggu.
"Kami bersama TNI, Polri, tokoh adat, dan seluruh pihak terkait akan terus menjaga stabilitas keamanan. Kami ingin memastikan proses perdamaian berjalan baik dan mencegah pihak-pihak yang berupaya mengganggu rekonsiliasi," tegas Kaidel.
Audiensi ditutup dengan komitmen bersama seluruh pihak untuk terus menjaga semangat persaudaraan. Semua pihak sepakat memperkuat stabilitas keamanan daerah dan mendukung setiap langkah perdamaian demi terwujudnya Kepulauan Aru yang aman, rukun, dan sejahtera.