MALUKU — Ketua DPC Gerindra Solo, Ardianto Kuswinarno, mengaku menerima laporan bahwa baliho ucapan selamat ulang tahun ke-65 untuk Jokowi terpasang di tujuh titik di Kota Solo. Ia menyoroti bahwa baliho tersebut menggunakan aset milik Pemerintah Kota Surakarta. Kekecewaannya bukan pada ucapan untuk Jokowi, melainkan pada ketiadaan penghormatan serupa untuk Prabowo yang merupakan ketua umum partainya.
"Kenapa ketika Pak Prabowo kok tidak ada ucapan? Ini membuat saya juga agak kecewa sedikit dengan apa yang diberikan Mas Wali kepada Pak Jokowi, tetapi kenapa Pak Prabowo tidak ada. Padahal beliau juga menjadi kader Gerindra," kata Ardianto dalam pernyataannya, Selasa (23/6).
Tak hanya soal rasa keadilan, politikus PDIP Silvester Rony Kamtoro membawa isu tersebut ke ranah hukum keuangan negara. Anggota Komisi II DPR Solo itu menengarai adanya potensi pelanggaran dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membiayai pemasangan baliho tersebut. Menurutnya, uang rakyat tidak boleh digunakan untuk kepentingan personal atau golongan tertentu.
"Uang APBD kan pasti harus digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi, golongan atau per orangan," tegas Silvester.
Silvester juga menyoroti posisi Jokowi yang kini menjadi Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Ia menilai pemasangan baliho yang disponsori pemerintah kota itu berpotensi menimbulkan kecemburuan politik di antara partai-partai lain yang tidak mendapat perlakuan serupa.
Menghadapi tekanan dari dua partai besar sekaligus, Wali Kota Solo Respati Ardi memilih langkah cepat: mengakui kesalahan. Ia tak banyak berdalih saat diminta mengklarifikasi pernyataan Ketua DPC Gerindra.
"Masalah dari Pak Ketua (Ardianto) kemarin, pokoknya (saya) salah. Siap salah," ujar Respati, Selasa (23/6).
Meski demikian, Respati sempat menjelaskan bahwa pemasangan baliho itu merupakan bentuk apresiasi Pemkot Solo atas jasa Jokowi yang dianggap telah membawa perubahan besar selama menjabat Wali Kota periode 2005-2012. Namun, ia mengakui bahwa prosedur dan pertimbangan politik dalam pemasangan baliho tersebut luput dari perhatiannya.
Insiden ini membuka celah baru dalam hubungan antara Gerindra dan PDIP di tingkat kota. Alih-alih berseteru, keduanya justru menemukan kesamaan sikap dalam mengkritik kebijakan kepala daerah yang notabene adalah kader Gerindra. Langkah Respati yang langsung mengaku salah dinilai sebagai upaya meredam polemik yang bisa melebar ke ranah investigasi inspektorat atau bahkan KPK jika ditemukan indikasi penyalahgunaan anggaran.
Pemasangan baliho yang hanya berfokus pada satu tokoh, terutama yang telah memiliki afiliasi politik jelas, dinilai sebagai tindakan yang tidak sensitif terhadap iklim demokrasi lokal. Kedepan, Pemkot Solo dipastikan akan menerbitkan pedoman yang lebih ketat terkait pemasangan baliho ucapan menggunakan fasilitas dan anggaran daerah.