MALUKU — Bau solar yang menyeruak dari minyak goreng murah bersubsidi itu pertama kali dikeluhkan warga di beberapa titik di Jawa Tengah. Bulog pun bergerak cepat. Tidak hanya menghentikan distribusi, perusahaan pelat merah itu memerintahkan penarikan menyeluruh produk MinyaKita dari PT KMR yang sudah beredar di Karanganyar, Klaten, dan Wonogiri.
“Bulog tidak akan mentolerir produk yang tidak memenuhi standar mutu. Sebagai bentuk perlindungan kepada masyarakat, seluruh produk MinyaKita produksi PT KMR yang telah terdistribusi kami perintahkan untuk segera ditarik,” ujar Rizal di Jakarta, Senin (29/6/2026).
Setelah penarikan, seluruh sampel akan diuji di laboratorium untuk memastikan penyebab pasti kontaminasi. Hasil uji ini akan menjadi dasar bagi Bulog untuk menentukan langkah hukum dan operasional selanjutnya terhadap PT KMR.
Proses penarikan dilakukan secara terkoordinasi antara Bulog, produsen, dan distributor daerah. Warga yang sudah terlanjur menerima MinyaKita produksi PT KMR tidak perlu khawatir. “Masyarakat yang telah menerima produk akan memperoleh penggantian produk yang memenuhi standar mutu sehingga hak masyarakat tetap terlindungi,” tegas Rizal.
Insiden ini mendorong Bulog untuk memperketat pengawasan di seluruh rantai pasok. Bersama para mitra, Bulog akan memperkuat inspeksi mendadak ke pabrik-pabrik mitra, termasuk yang sudah dilakukan Rizal ke fasilitas PT KMR pada Sabtu (27/6/2026). Sidak tersebut merupakan respons langsung atas keluhan warga yang masuk ke pusat pengaduan Bulog.
Di sisi lain, pemerintah menegaskan komitmennya menjaga harga MinyaKita tetap di angka Rp15.700 per liter. Keputusan ini diambil meskipun harga minyak sawit mentah dunia melonjak dan menekan biaya produksi para produsen.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari menyatakan, Presiden Prabowo Subianto memprioritaskan ketersediaan minyak goreng murah bagi masyarakat. “Pemerintah telah menyatakan komitmennya untuk mempertahankan harga eceran tertinggi atau HET MinyaKita di angka Rp15.700 per liter, meskipun biaya produksi meningkat,” ujar Qodari, Selasa (23/6/2026).
Pemerintah juga memastikan distribusi MinyaKita tetap difokuskan ke pasar rakyat, bukan ritel modern. Pengawasan distribusi dan efisiensi tata niaga akan terus diperkuat agar harga di lapangan tidak membengkak. Langkah ini menjadi bantalan bagi daya beli masyarakat yang tengah tertekan oleh kenaikan harga pangan global.
Penarikan produk dan komitmen harga ini menunjukkan bahwa Bulog dan pemerintah berada di bawah tekanan ganda: menjaga mutu di satu sisi, dan stabilitas harga di sisi lain. Bagi warga Karanganyar, Klaten, dan Wonogiri, prioritas saat ini adalah memastikan minyak goreng yang mereka konsumsi benar-benar aman—dan Bulog berjanji akan mengganti setiap liter yang bermasalah.