TUAL — Pemerintah Kota Tual bersama Pemerintah Provinsi Maluku mulai bergerak cepat membentuk kawasan konservasi di perairan strategis. Sosialisasi yang digelar Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Maluku bersama Yayasan Blue Alliance Indonesia ini dihadiri jajaran TNI AL, Kepolisian, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Tual, para camat, serta seluruh kepala ohoi dan finua se-Kota Tual.
Kawasan ini dinilai memiliki kekayaan ekosistem laut yang tinggi. Mulai dari terumbu karang, padang lamun, hingga hutan mangrove yang menjadi penyangga kehidupan biota laut dan sumber penghidupan warga pesisir.
National Manager Yayasan Blue Alliance Indonesia, Hero Ohoiulun, mengatakan pembentukan kawasan konservasi tidak hanya berorientasi pada perlindungan lingkungan. “Melalui forum ini, kita menyusun persepsi yang sama terkait pengelolaan sumber daya laut secara sistematis agar potensi perikanan dan pariwisata bahari di kawasan Kur, Tayando, dan Tam dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan,” ujarnya.
Proses awal akan dimulai dengan survei ekosistem. Tim akan memetakan kondisi terumbu karang, padang lamun, hutan mangrove, potensi perikanan, serta mengkaji kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir.
Hasil survei tersebut menjadi dasar penyusunan dokumen zonasi. Dokumen ini nantinya akan dibahas melalui konsultasi publik di tingkat ohoi hingga kecamatan, memastikan aspirasi masyarakat adat dan nelayan tertampung.
Hero menegaskan, partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci. “Target kami, proses konsultasi di tingkat kementerian dapat dilaksanakan sesuai jadwal, sehingga Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan diharapkan dapat diterbitkan pada tahun 2026,” katanya.
Kawasan konservasi ini dirancang untuk dua tujuan sekaligus: menjaga ekosistem dan meningkatkan kesejahteraan. Dengan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan, hasil tangkapan nelayan diharapkan lebih stabil dalam jangka panjang.
Selain itu, potensi pariwisata bahari berbasis konservasi juga akan dikembangkan. Blue Alliance Indonesia berkomitmen mendampingi seluruh tahapan, mulai dari penyusunan dokumen hingga proses penetapan di tingkat pusat.
Kepala DKP Provinsi Maluku, Erawan Asikin, turut hadir dalam sosialisasi tersebut bersama Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut Ali Tualeka. Kehadiran mereka menunjukkan sinergi antara pemerintah kota dan provinsi dalam mewujudkan kawasan konservasi yang inklusif.