NAMROLE — Rapat yang berlangsung di ruang rapat DPRD setempat itu dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Ahmad Umasangaji. Hadir pula Ketua TAPD sekaligus Sekretaris Daerah Prof. Ali Awan, Kepala BPKAD Rachamad Dasuki, dan Kepala Bapenda Majid Latuconsina.
Salah satu sorotan tajam datang dari anggota DPRD Abdul Gani Rahwarin. Ia menyoroti keterlambatan pembayaran gaji tenaga outsourcing di RSUD Dr. Salim Alkatiri.
Ia meminta pemerintah daerah melalui TAPD segera mengambil langkah penyelesaian. "Hak-hak para tenaga kerja harus dipenuhi tepat waktu, mengingat mereka memiliki tanggung jawab terhadap kebutuhan hidup keluarga," tegasnya.
Dua isu lain yang mengemuka adalah kepastian realisasi beasiswa dan pembayaran gaji ke-13 bagi ASN. Anggota DPRD Abdurahman Souwakil menekankan bahwa saat ini telah memasuki periode pembayaran uang semester dan persiapan tahun ajaran baru.
Ia mendesak agar program bantuan beasiswa yang sudah dialokasikan dalam APBD segera direalisasikan. "Ini harus benar-benar memberikan manfaat bagi para pelajar dan mahasiswa yang membutuhkan," ujarnya.
Sementara itu, anggota DPRD Basir Solissa mempertanyakan kepastian jadwal pembayaran gaji ke-13. Menurutnya, gaji tersebut memiliki fungsi strategis membantu pembiayaan pendidikan anak-anak pegawai yang bertepatan dengan tahun ajaran baru.
Menanggapi berbagai masukan, Ketua TAPD Prof. Ali Awan bersama jajarannya memaparkan kondisi fiskal daerah, realisasi pendapatan dan belanja, serta langkah-langkah yang tengah dilakukan pemerintah daerah. TAPD menyatakan akan menindaklanjuti seluruh rekomendasi sebagai upaya meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah.
Rapat kerja ini juga membahas Laporan Realisasi Semesteran dan Prognosis APBD. Anggota DPRD Bernadus Waemese menekankan bahwa laporan tersebut harus menjadi instrumen evaluasi yang komprehensif terhadap capaian program dan penggunaan anggaran.
Melalui rapat ini, DPRD Kabupaten Buru Selatan menegaskan komitmennya menjalankan fungsi pengawasan secara optimal, sekaligus mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kepentingan masyarakat.