MALUKU — Rakernas yang dipimpin Ketua Umum IKAL Lemhannas Purnomo Yusgiantoro itu juga dihadiri Gubernur Lemhannas RI Ace Hasan Syadzily. Dalam forum tersebut, IKAL menetapkan tiga prioritas selama lima tahun ke depan. Pertama, memperkuat konsolidasi internal organisasi. Kedua, mendukung keberlangsungan Lemhannas sebagai lembaga pendidikan kader pemimpin nasional. Ketiga, mendukung pemerintah menyukseskan Asta Cita dan mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
Purnomo mengungkapkan, organisasi akan memperkuat peran daerah dengan mengoptimalkan 32 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) yang telah terbentuk. IKAL juga berencana menambah dua DPD baru di Papua. "Organisasi juga akan memperkuat peran daerah dengan mengoptimalkan 32 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) yang telah terbentuk serta menambah dua DPD baru di Papua," ujarnya.
Selain perluasan jaringan, IKAL Lemhannas akan meningkatkan program sosialisasi Wawasan Nusantara. Penguatan bela negara juga menjadi agenda utama, direncanakan bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri. Berbagai kegiatan bakti sosial bagi masyarakat akan terus dilanjutkan.
Rakernas perdana ini menjadi ajang konsolidasi organisasi sekaligus merumuskan program strategis. Langkah ini diambil untuk menyelaraskan gerak alumni Lemhannas dengan arah kebijakan nasional. Asta Cita yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto menjadi acuan utama dalam penyusunan program kerja.
IKAL Lemhannas merupakan organisasi yang mewadahi para alumni Lembaga Ketahanan Nasional. Para anggotanya berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari TNI, Polri, birokrat, hingga akademisi. Konsolidasi ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antarkader dalam mendukung pembangunan bangsa.
Dengan terbentuknya kepengurusan baru, IKAL Lemhannas menargetkan kontribusi yang lebih terukur. Program sosialisasi Wawasan Nusantara dinilai krusial untuk memperkuat rasa kebangsaan di tengah dinamika global. Sementara itu, kerja sama dengan Kemendagri untuk penguatan bela negara diharapkan bisa menjangkau hingga tingkat daerah.
Penambahan DPD di Papua menjadi sinyal pentingnya pemerataan pembangunan dan penguatan wawasan kebangsaan di wilayah timur Indonesia. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari dukungan terhadap visi Indonesia Emas 2045 yang inklusif.