AMBON — Rencana menghadirkan rumah sakit di Kecamatan Leitimur Selatan (Letisel) kini memasuki tahap pematangan. Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon tengah menyiapkan berbagai persyaratan teknis dan administratif yang menjadi prasyarat untuk membuka peluang dukungan pendanaan dari pemerintah pusat.
Wali Kota Ambon Bodewin Melkias Wattimena menegaskan bahwa proses ini tidak bisa dilakukan secara instan. Berbagai ketentuan dari kementerian terkait harus dipenuhi terlebih dahulu, mulai dari kelengkapan administrasi hingga standar pelayanan kesehatan yang berlaku secara nasional.
"Saya mau sampaikan bahwa membangun rumah sakit itu tidak mudah karena harus memenuhi banyak persyaratan dari pemerintah pusat," kata Bodewin kepada wartawan di Balai Kota Ambon, Rabu (5/8/2026).
Di tengah kebijakan efisiensi dan keterbatasan APBD, peningkatan status Puskesmas Rawat Inap Hutumuri dinilai sebagai langkah paling memungkinkan. Skema ini dianggap lebih murah dibandingkan membangun gedung rumah sakit baru dari nol yang membutuhkan biaya besar dan waktu lama.
Perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan fasilitas kesehatan di daerah terpencil menjadi angin segar bagi Kota Ambon. Kondisi geografis Leitimur Selatan yang relatif jauh dari pusat pelayanan kesehatan kota menjadi alasan utama usulan ini diajukan.
Selama ini, warga di kecamatan tersebut harus menempuh perjalanan cukup jauh untuk mendapatkan perawatan medis di rumah sakit rujukan yang berada di pusat Kota Ambon. Kehadiran rumah sakit di Hutumuri diharapkan mampu memangkas waktu tempuh dan memberikan layanan kegawatdaruratan yang lebih cepat.
Pemkot Ambon saat ini berfokus pada penyelesaian dokumen persyaratan yang diminta pemerintah pusat. Setelah seluruh persyaratan dinyatakan lengkap, langkah berikutnya adalah pengajuan usulan resmi untuk mendapatkan skema pendanaan, baik dari APBN maupun sumber lainnya.
Kepastian status dan waktu pembangunan masih menunggu hasil verifikasi dari kementerian. Namun, komitmen untuk menghadirkan rumah sakit di Leitimur Selatan sudah menjadi prioritas dalam rencana pembangunan kesehatan jangka menengah daerah.