AMBON — Antusiasme warga Kota Ambon terhadap layanan keimigrasian di akhir pekan cukup tinggi. Sebanyak 25 pemohon mengurus dokumen perjalanan dalam program Layanan Paspor Merdeka yang digelar Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas I TPI Ambon pada Sabtu (8/8/2026).
Dari jumlah tersebut, 17 pemohon tercatat mengajukan paspor baru, sementara delapan lainnya merupakan permohonan penggantian paspor. Layanan ini dihadirkan khusus bagi masyarakat yang tidak memiliki waktu luang untuk mengurus paspor pada hari kerja biasa.
Program ini juga menjadi jalan keluar bagi sejumlah calon jemaah haji tahun 2027 yang sebelumnya terkendala waktu kerja dan sempat tertinggal dari program Eazy Passport. Mereka akhirnya bisa menyelesaikan pengurusan dokumen tanpa harus meninggalkan pekerjaan di tengah pekan.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Maluku, Gindo Ginting, yang meninjau langsung jalannya pelayanan memastikan seluruh tahapan permohonan berjalan sesuai prosedur. Ia didampingi Kepala Bidang Dokumen Perjalanan, Izin Tinggal, dan Status Keimigrasian, Sukri Martin.
Dalam kunjungannya, Gindo menyoroti aspek profesionalisme dan transparansi pelayanan. Ia menegaskan tidak boleh ada pungutan di luar ketentuan yang membebani masyarakat dalam proses pembuatan paspor.
“Momentum HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia harus menjadi energi bagi seluruh jajaran Imigrasi Maluku untuk semakin meningkatkan kualitas pelayanan. Meskipun hari Sabtu, kami tetap hadir untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat. Pelayanan harus dilaksanakan secara profesional, transparan, sesuai prosedur, dan tentunya memberikan kepuasan kepada masyarakat,” ujar Gindo.
Gindo menilai peringatan kemerdekaan tidak hanya dimaknai melalui kegiatan seremonial. Menurutnya, kerja nyata berupa peningkatan kualitas layanan yang bisa dirasakan langsung warga adalah wujud semangat yang lebih substantif.
Ia mengapresiasi jajaran Kanim Kelas I TPI Ambon yang tetap bekerja pada akhir pekan demi merespons kebutuhan masyarakat. Langkah ini disebutnya sebagai komitmen Imigrasi untuk menghadirkan pelayanan yang lebih mudah dan dekat dengan warga.
Berdasarkan testimoni yang dihimpun dari para pemohon, proses pengurusan paspor dinilai berjalan lancar dan sesuai prosedur. Tidak ditemukan indikasi pungutan liar dalam pelaksanaan layanan di akhir pekan tersebut.
Selain memberikan kemudahan bagi masyarakat, penyelenggaraan Layanan Paspor Merdeka turut mendukung optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor keimigrasian di Maluku.