MALUKU — Dana Moneter Internasional (IMF) menyetujui pinjaman USD 1,9 miliar atau sekitar Rp 33,9 triliun untuk Bolivia, dengan pencairan awal USD 214 juta. Program 36 bulan ini dirancang menopang ekonomi Bolivia yang tertekan inflasi, cadangan devisa tipis, dan produksi gas yang menurun. Pemerintahan Presiden Rodrigo Paz mulai memangkas subsidi bahan bakar secara bertahap sebagai bagian dari syarat reformasi.
Dewan Eksekutif IMF menyetujui paket pembiayaan tersebut setelah Senat Bolivia meratifikasi kesepakatan tingkat staf yang dicapai pada Juli. Program berlaku 36 bulan, dengan dana yang dapat dibayarkan hingga 10 tahun dan bunga 3–3,5 persen. Pencairan berikutnya bergantung pada hasil tinjauan program.
Nilai kesepakatan mencapai USD 1,9 miliar (Rp 33,9 triliun, kurs Rp 17.882). Tahap pertama yang langsung dicairkan sebesar USD 214 juta atau sekitar Rp 3,8 miliar. IMF memperkirakan program ini dapat memicu tambahan pembiayaan sekitar USD 4 miliar dari lembaga multilateral lain.
Hampir setahun menjabat, Paz mewarisi defisit fiskal besar dan ekonomi yang menyusut. Inflasi melonjak, cadangan devisa menipis, dan produksi gas alam turun. Bolivia juga mengalami kelangkaan dolar parah serta gejolak sosial setelah pemerintah memangkas belanja dan mengurangi subsidi BBM.
Pemerintah mulai menghapus subsidi bensin secara bertahap dan menghentikan dukungan harga untuk diesel sepenuhnya. Jajaran baru bank sentral meninggalkan rezim nilai tukar tetap setelah 15 tahun. Meski pemerintah berjanji menghapus seluruh subsidi bahan bakar tahun depan, subsidi bensin dan gas alam masih berlaku untuk saat ini.
IMF menekankan perlunya menghentikan pembiayaan defisit oleh bank sentral. Reformasi untuk memperkuat independensi, tata governance, dan akuntabilitas bank sentral disebut penting untuk menjaga kredibilitas. Program juga mendorong nilai tukar lebih fleksibel, penguatan kebijakan moneter, dan reformasi penarik investasi swasta.
Akibat aksi protes, Paz menetapkan keadaan darurat yang diperpanjang hingga Desember. Pemerintah mengumumkan rencana merestrukturisasi atau menutup perusahaan negara yang merugi guna menekan defisit anggaran.
Wakil Direktur Pelaksana IMF Nigel Clarke menyatakan keberlanjutan fiskal menjadi jangkar utama program, sembari memperkuat dukungan bagi rumah tangga rentan.
"Keberlanjutan fiskal merupakan jangkar utama program ini, sembari memperkuat dukungan bagi rumah tangga yang rentan," kata Clarke dalam pernyataan IMF.
Paz menyatakan Bolivia terbuka terhadap investasi swasta dan menjanjikan paket RUU ramah investor di sektor hidrokarbon dan pertambangan. Namun rancangan tersebut belum masuk ke Kongres.
Informasi lengkap mengenai program dan jadwal pencairan dapat diakses melalui kanal resmi IMF dan Kementerian Ekonomi Bolivia.