AMBON — Kepolisian Daerah Maluku resmi menyatakan kesiapan untuk mengawal seluruh tahapan Sensus Ekonomi yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS) di wilayah Maluku. Kepastian ini muncul setelah Kapolda Maluku menerima audiensi jajaran BPS Provinsi Maluku di Mapolda Maluku, Jumat (8/5/2026).
Kerja sama lintas sektoral ini dipandang krusial mengingat tantangan geografis Maluku yang didominasi wilayah kepulauan. Pengamanan kepolisian diharapkan mampu memberikan rasa aman bagi petugas lapangan saat melakukan pendataan di pemukiman warga maupun pusat kegiatan ekonomi.
Jaminan Keamanan dan Akurasi Data Pembangunan
Kapolda Maluku Irjen Pol Prof. Dr. Dadang Hartanto menekankan bahwa data yang dihasilkan dari sensus ini menjadi fondasi utama dalam menentukan arah kebijakan ekonomi daerah. Oleh karena itu, gangguan keamanan selama proses lapangan harus diantisipasi sejak dini.
“Sensus ekonomi memiliki peran strategis dalam mendukung arah pembangunan nasional. Karena itu, Polda Maluku siap memberikan dukungan pengamanan, pengawalan, dan sosialisasi agar pelaksanaannya berjalan aman, lancar, serta menghasilkan data yang akurat,” tegas Irjen Pol Prof. Dr. Dadang Hartanto.
Selain aspek pengamanan fisik, Polda Maluku bakal menggerakkan instrumen sosialisasi yang mereka miliki. Hal ini dilakukan untuk mengedukasi warga agar lebih terbuka dalam memberikan informasi kepada petugas BPS, sehingga data yang terkumpul benar-benar mencerminkan kondisi ekonomi riil di lapangan.
Mitigasi Kendala Geografis dan Mobilitas Petugas
Kepala BPS Provinsi Maluku Maritje Pattiwaellapia mengungkapkan bahwa dukungan kepolisian sangat vital bagi para petugas, terutama yang harus menjangkau pelosok dengan akses transportasi terbatas. Ia menilai sinergi ini akan memperkuat mental petugas saat berhadapan dengan berbagai dinamika sosial di lapangan.
“Kami berharap sinergi bersama Polda Maluku dapat memperkuat pelaksanaan sensus ekonomi sehingga proses pendataan berjalan aman dan optimal. Data yang dihasilkan nantinya akan menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional,” kata Maritje.
Sebagai langkah tindak lanjut, BPS berencana melibatkan personel kepolisian dalam pendampingan langsung di lapangan. Para personel yang ditugaskan nantinya akan dibekali pelatihan teknis singkat agar memahami prosedur pendataan dan dapat bekerja secara terintegrasi dengan petugas sensus.
Polda Maluku memastikan jumlah personel yang diterjunkan akan disesuaikan dengan kebutuhan teknis dan tingkat kerawanan di masing-masing titik pendataan. Fokus utama pengawalan akan diarahkan pada wilayah-wilayah dengan mobilitas tinggi dan daerah terluar yang memiliki tantangan aksesibilitas cukup berat.
