AMBON — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menekankan pentingnya pengelolaan sektor kemaritiman di Maluku secara optimal. Ia menyebut potensi laut di provinsi kepulauan ini sangat menjanjikan, mulai dari perikanan hingga budidaya mutiara.
"Wilayah ini saya lihat dari sisi maritimnya sangat menjanjikan prospeknya, baik yang ada di atas laut maupun di bawahnya seperti ikan, mutiara dan lain-lain, sehingga pengelolaannya harus lebih baik supaya bisa ada pendapatan lebih baik lagi," ujar Ribka dalam keterangan resminya, Jumat (6/6/2026).
Kontribusi Sektor Maritim Capai 15 Persen PDB Nasional
Ribka menjelaskan, sektor kemaritiman berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Secara nasional, pengelolaan sumber daya kelautan yang optimal tercatat menyumbang lebih dari 15 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.
Menurutnya, karakteristik Maluku sebagai wilayah kepulauan memiliki peluang besar untuk mengembangkan sektor ini secara berkelanjutan. "Kami harapkan mesin-mesin birokrasi maupun swasta ini juga perlu kita hidupkan," tegasnya.
Dua Daerah Catat Pertumbuhan Ekonomi di Atas Rata-Rata Nasional
Dalam kesempatan itu, Wamendagri juga menyoroti capaian ekonomi sejumlah daerah di Maluku yang menunjukkan tren positif. Kabupaten Maluku Barat Daya mencatat pertumbuhan ekonomi 12,41 persen pada triwulan IV tahun 2025.
Sementara itu, Kota Ambon tumbuh 5,71 persen pada periode yang sama. Angka ini melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Ribka menilai capaian tersebut menjadi indikasi bahwa potensi ekonomi Maluku dapat terus dikembangkan melalui penguatan sektor unggulan, khususnya kemaritiman.
Pemda Diminta Libatkan Swasta dan Jaga Stabilitas Wilayah
Wamendagri mengingatkan bahwa pembangunan tidak bisa bertumpu pada birokrasi semata. Partisipasi aktif sektor swasta dan dunia usaha dinilai penting untuk menggerakkan aktivitas ekonomi di daerah.
Ribka juga mengapresiasi sinergi antara Pemda dan unsur Forkopimda dalam menjaga stabilitas wilayah. Ia berharap kolaborasi ini terus diperkuat untuk mendukung kelancaran program pembangunan di Maluku.
"Mohon dukungannya dari Forkopimda terus juga melakukan membantu Pak Gubernur dan teman-teman jajaran supaya kondisi kita di Maluku bisa terjaga dengan baik," pungkasnya.
Rapat koordinasi itu turut dihadiri Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, Wakil Gubernur Maluku Abdullah Vanath, Duta Besar Seychelles untuk Indonesia dan ASEAN Nico Barito, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Sadali Ie, Kepala Bappeda Provinsi Maluku Anton A. Lailossa, serta para bupati/wali kota dan Forkopimda kabupaten/kota se-Maluku.
