LANGGUR — Fraksi Maluku Tenggara Maju DPRD Kabupaten Maluku Tenggara memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara (Pemkab Malra) atas capaian pembangunan sepanjang Tahun Anggaran 2025. Apresiasi ini disampaikan di tengah tekanan penyesuaian kebijakan fiskal dari pemerintah pusat yang membatasi ruang gerak keuangan daerah. Pandangan umum fraksi tersebut dibacakan dalam rapat paripurna DPRD yang digelar pada Senin (29/6/2026) di Langgur.
Lima Indikator Makro yang Dicapai Pemkab Malra pada 2025
Juru Bicara Fraksi Maluku Tenggara Maju, Yoshua Renmaur, membeberkan sejumlah indikator makro yang berhasil dicapai pada tahun lalu. Menurutnya, capaian ini menjadi bukti bahwa pemerintah daerah tetap mampu menjaga kinerja pembangunan dan pelayanan publik di masa yang sulit.
"Fraksi Maluku Tenggara Maju memberikan apresiasi kepada Saudara Bupati dan Wakil Bupati bersama seluruh organisasi perangkat daerah yang telah melakukan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pelaksanaan pembangunan pada masa-masa yang sulit," ujar Renmaur dalam sidang paripurna.
Berikut lima indikator utama yang dicapai pada 2025:
- Tingkat kemiskinan: 21,16 persen
- Tingkat pengangguran terbuka: 6,01 persen
- Indeks Pembangunan Manusia (IPM): 71,16
- Laju pertumbuhan ekonomi: 4,57 persen
- Tingkat inflasi: 3,93 persen
Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB Jadi Modal Pembangunan
Renmaur menambahkan, laju pertumbuhan ekonomi sebesar 4,57 persen dan inflasi yang terkendali di angka 3,93 persen menunjukkan aktivitas ekonomi daerah tetap bergerak. Capaian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku juga dinilai sebagai indikator positif.
Menurut fraksi, hasil ini menjadi modal penting bagi Pemkab Malra untuk melanjutkan agenda pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pada tahun-tahun berikutnya. "Fraksi Maluku Tenggara Maju memberikan penghargaan yang tinggi kepada Saudara Bupati dan seluruh aparatur pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tenggara atas keberhasilan pembangunan di Tahun 2025," kata Renmaur.
Tekanan Fiskal Pusat Tak Halangi Kinerja Daerah
Yang menarik dari pandangan fraksi ini adalah pengakuan bahwa capaian tersebut diraih di tengah kondisi keuangan daerah yang tidak mudah. Penyesuaian kebijakan fiskal dari pemerintah pusat disebut menjadi tantangan utama yang harus dihadapi oleh Pemkab Malra sepanjang 2025.
Meski demikian, fraksi menilai pemerintah daerah berhasil menjaga keseimbangan antara belanja pembangunan dan pelayanan publik. Penghargaan ini sekaligus menjadi sinyal politik bahwa DPRD mendukung langkah eksekutif dalam mengelola anggaran di masa transisi fiskal nasional.
