AMBON — Proyek gas raksasa di Laut Arafura itu tak hanya menjadi tumpuan ketahanan energi nasional, tetapi juga diyakini bakal menggerakkan ekonomi di kawasan timur Indonesia. Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa dalam kunjungan kerjanya ke Tanimbar, Senin, memastikan bahwa prosesi groundbreaking nantinya akan dipimpin langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
"Kami ingin memastikan seluruh persiapan untuk pelaksanaan peletakan batu pertama PSN Blok Masela berjalan optimal. Ini merupakan proyek strategis nasional yang sangat penting bagi Maluku maupun Indonesia," kata Hendrik dalam keterangan resminya.
Investasi Raksasa Rp 325 Triliun di Laut Arafura
Blok Masela mengelola Lapangan Abadi di Cekungan Aru, sekitar 150 kilometer dari lepas pantai Saumlaki. Konsorsium yang dipimpin INPEX Masela Ltd. bersama PT Pertamina Hulu Energi Masela dan Petronas menggarap proyek dengan nilai investasi mencapai 20,94 miliar dolar AS atau setara Rp 325 triliun lebih.
Dari perut bumi Laut Arafura, proyek ini memiliki cadangan gas terbukti sekitar 7,7 triliun kaki kubik (TCF). Fasilitas produksinya dirancang mampu menghasilkan 9,5 juta ton liquefied natural gas (LNG) per tahun, gas pipa sebesar 150 juta kaki kubik standar per hari (MMSCFD), dan sekitar 35 ribu barel kondensat per hari.
Manfaat Langsung untuk Maluku: Lapangan Kerja dan PI 10 Persen
Gubernur menekankan bahwa proyek ini bukan sekadar proyek pusat. Maluku mendapat jatah Participating Interest (PI) sebesar 10 persen yang akan dikelola badan usaha milik daerah (BUMD). Artinya, pendapatan asli daerah bakal mengalir secara berkelanjutan begitu produksi dimulai.
"Proyek ini diharapkan mampu membuka lapangan kerja, meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat, memperkuat pembangunan infrastruktur, sekaligus memberikan manfaat jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat Maluku, khususnya Kabupaten Kepulauan Tanimbar," ujar Hendrik.
Skema Produksi: 60 Persen Ekspor, 40 Persen untuk Dalam Negeri
Pemerintah menargetkan proyek ini mulai berproduksi pada 2029 hingga 2030. Alokasi produksinya cukup strategis: 60 persen untuk pasar ekspor dan 40 persen untuk memenuhi kebutuhan domestik. Langkah ini sekaligus memperkuat posisi Indonesia di peta energi global.
Pemprov Maluku terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat, Pemkab Kepulauan Tanimbar, dan konsorsium pengelola proyek. Semua pihak diminta bersinergi agar milestone 16 Juli 2026 berjalan lancar tanpa hambatan.
