AMBON — Legislator daerah pemilihan Maluku Utara tersebut menilai fasilitas fisik armada pengawas sebenarnya sudah memadai. Persoalannya ada pada alokasi anggaran operasional dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang membatasi jam kerja kapal di laut.
Dari total target ideal 360 hari berlayar dalam setahun, kapal pengawas hanya mengarungi laut selama 100 hingga 120 hari. Artinya, lebih dari 200 hari perairan Maluku dan Maluku Utara dibiarkan tanpa patroli sama sekali.
Mengapa Jeda 200 Hari Tanpa Patroli Jadi Masalah Serius
Perairan Maluku dan Maluku Utara mencakup tiga zona penangkapan ikan strategis dengan kekayaan sumber daya kelautan raksasa. Aktivitas pelayaran dan penangkapan ikan di wilayah timur Nusantara menunjukkan angka tinggi sepanjang tahun.
Alien Mus mempertanyakan nasib keamanan laut pada sisa ratusan hari ketika kapal pengawas tidak berlayar. Ia meyakini ketiadaan pengawasan dalam kurun panjang itu memberi angin segar bagi praktik penangkapan ikan ilegal.
Politisi Fraksi Partai Golkar itu menegaskan pemerintah tidak boleh membiarkan kebocoran sumber daya laut berlanjut. KKP diminta menunjukkan keseriusan nyata dalam memberantas segala bentuk pencurian ikan di perairan Indonesia.
Transaksi Ikan di Tengah Laut Bikin Data Produksi Kacau
Selain masalah jam berlayar, Alien Mus menyoroti praktik transaksi hasil tangkapan ikan yang dijalankan nelayan langsung di tengah laut lepas. Banyak nelayan memilih tidak mendaratkan hasil tangkapannya ke pelabuhan pangkalan resmi di daratan.
Nelayan seringkali langsung menjual ikan hasil tangkapan kepada kapal penampung asing yang bersiaga. Sistem transaksi ilegal ini membuat potensi penerimaan negara menguap dan pendataan potensi perikanan menjadi kacau balau.
Praktik tersebut membuat data produksi perikanan nasional kehilangan akurasi dan transparansi. Sektor perikanan di Maluku dan Maluku Utara seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi warga lokal serta pendapatan daerah.
Desakan Merombak Skema Anggaran Operasional KKP
Alien Mus mendesak KKP segera merombak dan mengevaluasi skema anggaran operasional patroli. Penambahan armada kapal pengawas baru juga menjadi kebutuhan mendesak guna menekan angka pencurian ikan secara menyeluruh.
Evaluasi anggaran operasional kapal patroli harus menjadi prioritas utama dalam penyusunan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tanpa dukungan anggaran patroli yang memadai, armada pengawas yang ada hanya akan menjadi pajangan di dermaga pelabuhan.
DPR RI melalui Komisi IV menyatakan siap mendorong penambahan anggaran pengawasan laut sepanjang penggunaannya tepat sasaran dan transparan. Alien Mus menegaskan kembali komitmennya memperjuangkan nasib nelayan dan keamanan perairan di wilayah Indonesia Timur.
Kunjungan kerja Komisi IV DPR RI ke Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon menjadi momentum untuk merombak kebijakan KKP. Alien Mus berharap Menteri Kelautan dan Perikanan beserta seluruh jajarannya langsung menindaklanjuti hasil temuan lapangan tersebut.
Masyarakat nelayan di Maluku kini menunggu ketegasan langkah KKP untuk menutup celah pengawasan yang telah lama membuka ruang kejahatan. Penguatan armada dan peningkatan hari berlayar kapal patroli menjadi kunci utama menyelamatkan kedaulatan laut Indonesia.
