AMBON — Usulan itu bertumpu pada satu kekhawatiran konkret: nilai investasi Blok Masela yang besar tidak otomatis menaikkan kesejahteraan warga Maluku. Jhon menilai pembangunan proyek migas perlu diikuti langkah nyata meningkatkan kualitas tenaga kerja lokal, bukan sekadar berharap perusahaan merekrut dari daerah sendiri.
Ia menekankan pemetaan kebutuhan tenaga kerja harus dilakukan berdasarkan jenis pekerjaan dan tahapan proyek, mulai dari konstruksi hingga pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas. Pemetaan itu menjadi dasar penyusunan program pendidikan dan pelatihan yang sesuai kebutuhan perusahaan.
Pelatihan Tidak Boleh Baru Dimulai Saat Rekrutmen Dibuka
Menurut Jhon, persiapan tenaga kerja tidak boleh menunggu proses rekrutmen berjalan. Pemerintah daerah perlu bergerak lebih awal agar pencari kerja lokal punya waktu meningkatkan keterampilan dan memenuhi persyaratan industri.
"Pelatihan harus disesuaikan dengan kebutuhan riil industri, bukan sekadar mengejar jumlah peserta. Yang perlu dilihat adalah berapa banyak tenaga kerja yang memperoleh sertifikasi dan kemudian terserap dalam pekerjaan," ujarnya.
Ia juga menyoroti pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perlindungan Tenaga Kerja dan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. Kedua regulasi itu, kata dia, perlu ditindaklanjuti lewat program terukur yang bisa dievaluasi terbuka.
Jalur Pendidikan Migas hingga Akademi di Cepu
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Maluku M Rizal Latuconsina menyebut sejumlah langkah telah disiapkan bersama pemerintah pusat dan DPRD. Upaya itu mencakup pendidikan dan pelatihan vokasi, pengiriman putra-putri daerah mengikuti pendidikan khusus bidang migas, serta pembekalan dan sertifikasi kompetensi sesuai kebutuhan industri.
Salah satu jalurnya adalah pendidikan di bidang minyak dan gas bumi, termasuk di Akademi Minyak dan Gas Bumi di Cepu.
"Selain peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerintah daerah juga merencanakan menerapkan sistem zonasi tenaga kerja agar masyarakat di wilayah yang terdampak langsung, terutama Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten Maluku Barat Daya, memperoleh kesempatan kerja secara adil," kata Rizal.
Zonasi Tenaga Kerja dan Target 60 Persen dari DPRD
Rizal menambahkan koordinasi dengan perusahaan pengelola proyek diperlukan untuk mendorong penyerapan tenaga kerja lokal. DPRD Maluku sendiri mendorong agar keterlibatan tenaga kerja lokal dalam proyek tersebut mencapai 60 persen.
Peluang di sektor pendukung juga disiapkan. Pemerintah perlu membekali masyarakat untuk mengambil bagian pada bidang pertanian dan penyediaan pangan, yang dapat memenuhi kebutuhan pekerja sekaligus membuka peluang usaha bagi warga setempat.
Bagi Jhon, ukuran keberhasilan bukan pada banyaknya program yang digelar, melainkan pada jumlah tenaga kerja lokal yang benar-benar tersertifikasi dan terserap. Tanpa itu, investasi besar di Blok Masela berisiko hanya melintas di depan mata warga Maluku.
