AMBON — Komisi IV DPRD Maluku mendorong reformasi pengelolaan di SMA Siwalima Ambon dengan mengusulkan pemisahan manajemen asrama dan manajemen pendidikan. Langkah ini diambil agar guru tidak lagi dibebani tugas ganda sebagai pengajar dan pengawas asrama, sehingga kualitas pembelajaran bisa lebih optimal. Usulan tersebut mengemuka dalam rapat di Gedung DPRD Maluku, Senin (8/6/2026).
Ketua Komisi IV DPRD Maluku, Saodah Tethool, menyebut kondisi saat ini membuat tenaga pendidik kehilangan fokus pada fungsi akademik. Guru tidak hanya mengajar, tetapi juga bertindak sebagai pengasuh asrama, petugas keamanan, hingga pengawas kegiatan siswa di luar jam belajar.
“Guru harus fokus pada tugas pendidikan. Mereka tidak lagi dibebani tugas sebagai pengasuh asrama, petugas keamanan, atau pengawas kegiatan siswa di luar jam belajar. Karena itu manajemen asrama dan manajemen pendidikan perlu dipisahkan,” kata Tethool.
Selain tata kelola, Komisi IV menyoroti sejumlah fasilitas dasar yang belum memadai di asrama sekolah. Kebutuhan mendesak meliputi ruang makan yang lebih besar, perlengkapan penunjang pendidikan, mobiler, serta ketersediaan air bersih.
Tethool mengungkapkan, kapasitas ruang makan saat ini tidak mampu menampung seluruh siswa dalam waktu bersamaan. Kondisi ini dinilai menghambat kenyamanan siswa yang tinggal di asrama.
“Masih ada beberapa fasilitas yang perlu mendapat perhatian, terutama ruang makan, perlengkapan penunjang pendidikan, dan kebutuhan air bersih bagi siswa yang tinggal di asrama,” ujarnya.
DPRD Maluku juga mendorong pembentukan unit layanan kesehatan atau puskesmas pembantu (Pustu) di lingkungan SMA Siwalima. Keberadaan fasilitas ini dinilai krusial karena mayoritas siswa tinggal di asrama dan membutuhkan akses medis cepat.
“Kami berharap ada layanan kesehatan yang siaga di lingkungan sekolah sehingga ketika siswa sakit dapat segera mendapatkan penanganan awal tanpa harus menunggu terlalu lama,” kata Tethool.
DPRD Maluku turut menyoroti pentingnya dukungan orang tua terhadap program unggulan sekolah. Ke depan, orang tua siswa direncanakan menandatangani perjanjian khusus saat pendaftaran sebagai bentuk komitmen terhadap program yang dijalankan SMA Siwalima.
Langkah ini dinilai penting karena SMA Siwalima telah membangun kerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi ternama dan membuka peluang bagi siswa untuk melanjutkan pendidikan ke luar negeri. Tethool mencontohkan, pernah ada kasus di mana siswa memperoleh kesempatan kuliah di luar negeri tetapi ditolak oleh orang tua.
“Selama ini ada kasus ketika siswa memperoleh kesempatan kuliah di luar negeri, tetapi ditolak oleh orang tua. Padahal sekolah sudah membangun kerja sama dengan berbagai universitas terbaik. Kondisi seperti ini dapat memengaruhi reputasi sekolah dan kemitraan yang telah dibangun,” ujarnya.
Komisi IV juga mengungkap perubahan skema pembiayaan seragam sekolah. Jika sebelumnya pemerintah daerah menanggung lima pasang seragam, kini orang tua akan menanggung tiga pasang seragam, sementara pemerintah tetap memberikan dukungan untuk dua pasang seragam.
Menurut Tethool, seluruh ketentuan terkait pengelolaan sekolah, program pendidikan, hingga pembiayaan perlengkapan siswa harus dipahami dan disepakati bersama sejak awal pendaftaran. DPRD Maluku berharap, berbagai langkah pembenahan ini dapat memperkuat posisi SMA Siwalima sebagai sekolah unggulan yang mampu mencetak sumber daya manusia berdaya saing nasional dan internasional.