AMBON — Wali Kota Bodewin Melkias Wattimena menegaskan capaian opini WTP bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan awal dari tantangan baru. Ia menginstruksikan jajarannya untuk memastikan seluruh proses pengelolaan keuangan daerah berjalan tertib, transparan, dan akuntabel agar opini terbaik dari BPK itu tidak turun lagi di masa mendatang.
“WTP ini usaha dan kerja keras kita. Saya kira tiga tahun berturut-turut disclaimer dan satu tahun WDP sudah menjadi pelajaran berharga. Ke depan tugas kita memastikan WTP tidak lagi turun ke WDP apalagi disclaimer,” tegas Wattimena di hadapan para ASN.
Ancaman Blacklist bagi Pihak Ketiga yang Menghambat
Wali kota tidak hanya menyoroti kinerja internal ASN. Ia juga mengancam akan memasukkan pihak ketiga—rekanan atau vendor proyek—yang dinilai “nakal” ke dalam daftar hitam alias blacklist. Langkah ini diambil jika ada oknum dari luar yang sengaja menghambat atau menyimpangkan proses pengelolaan keuangan daerah.
Menurut Wattimena, integritas pengelolaan keuangan tidak bisa ditawar. Jika ada pihak ketiga yang terbukti bermain-main dengan aturan, Pemkot Ambon tidak akan segan mengambil tindakan tegas berupa pemutusan kerja sama dan larangan mengikuti tender di masa depan.
Kunci Pertahankan WTP: Kepatuhan pada Aturan
Wali Kota menekankan bahwa kunci utama mempertahankan opini WTP adalah kepatuhan mutlak pada ketentuan yang berlaku. Seluruh aparatur pengelola keuangan, mulai dari bendahara hingga pejabat pembuat komitmen, diminta bekerja sesuai prosedur tanpa celah.
“Cara menjaga WTP adalah memastikan pengelolaan keuangan dilakukan sesuai aturan yang berlaku,” ujarnya.
Pemkot Ambon sebelumnya mencatat sejarah kelam dengan opini disclaimer selama tiga tahun berturut-turut, sebelum akhirnya naik ke WDP pada tahun lalu. Capaian WTP untuk LKPD 2025 menjadi momentum kebangkitan tata kelola keuangan daerah di ibu kota Provinsi Maluku tersebut.
Wattimena berharap capaian ini bisa dipertahankan secara konsisten dan menjadi budaya kerja baru di lingkungan Pemkot Ambon, bukan sekadar target tahunan yang dikejar saat pemeriksaan BPK tiba.
