DOBO — Empat dari sebelas pemerintah daerah di Maluku masih harus bekerja keras membenahi pengelolaan keuangannya. Pasalnya, dalam hasil pemeriksaan BPK atas LKPD 2025, keempat daerah tersebut hanya meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Salah satunya adalah Kabupaten Kepulauan Aru yang berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan.
Apa Saja Kriteria Penilaian BPK hingga Sebuah Daerah Raih WDP?
Opini WDP diberikan BPK jika laporan keuangan pemerintah daerah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, namun terdapat pengecualian yang bersifat material terhadap satu atau lebih pos laporan. Penilaian ini didasarkan pada empat kriteria utama: kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), efektivitas sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan kecukupan pengungkapan informasi.
Bagi daerah yang masih menyandang opini WDP, BPK menilai masih ada sejumlah aspek pengelolaan keuangan yang perlu dibenahi. Hari Haryanto menekankan bahwa seluruh rekomendasi yang telah diberikan harus segera ditindaklanjuti secara tepat dan efektif oleh pemerintah daerah.
7 Daerah Raih WTP, Kota Ambon Sukses Tingkatkan Opini
Di sisi lain, kabar baik datang dari tujuh pemerintah daerah yang berhasil mempertahankan atau bahkan meningkatkan opini keuangannya. Kabupaten Maluku Tengah, Maluku Tenggara, dan Buru sukses mempertahankan opini WTP untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut. Kota Tual meraih WTP untuk kedelapan kalinya, disusul Maluku Barat Daya (ketujuh kali) dan Seram Bagian Timur (ketiga kali).
Pencapaian paling menonjol diraih oleh Kota Ambon yang berhasil meningkatkan opininya dari WDP menjadi WTP. Kepala BPK Perwakilan Maluku berharap capaian ini bisa menjadi motivasi bagi daerah lain untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan.
Empat Daerah Penerima Opini WDP di Maluku
Selain Kabupaten Kepulauan Aru, tiga daerah lain yang masih harus berbenah adalah Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Kabupaten Buru Selatan. Keempat daerah ini dinilai masih memiliki kelemahan dalam penyajian laporan keuangan yang perlu segera diperbaiki.
Hari Haryanto menegaskan bahwa pemeriksaan BPK tidak secara khusus ditujukan untuk mencari kecurangan. Namun, jika ditemukan penyimpangan yang berpotensi merugikan negara, temuan tersebut wajib diungkap dalam laporan hasil pemeriksaan.
Komitmen Pemkab Kepulauan Aru: Transparan dan Akuntabel
Menanggapi hasil pemeriksaan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru menyatakan akan terus melakukan pembenahan dan perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah. “Hal ini sebagai wujud komitmen dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang semakin transparan dan akuntabel,” ujar Hari Haryanto, mengutip pernyataan dari kepala daerah setempat.
Upaya pembenahan ini diharapkan dapat membawa Kabupaten Kepulauan Aru meraih opini WTP pada tahun-tahun mendatang, sejalan dengan upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab.
