MALUKU — Dwi Poernomo menilai aksi mahasiswa yang terjadi di Jakarta pada 12 Juni 2026 merupakan cerminan keresahan publik terhadap harga bahan bakar minyak (BBM) dan kondisi ekonomi yang belum stabil. Menurutnya, pemerintah harus menjawab kritik tersebut dengan data dan kebijakan yang terukur, bukan dengan resistensi.
“Negara demokratis membutuhkan ruang dialog yang terbuka. Pemerintah perlu menjawab kritik dengan data, kebijakan yang terukur, dan perbaikan nyata,” ujar Dwi dalam keterangan resminya.
Di bidang ekonomi, Dwi menyoroti data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat pertumbuhan ekonomi triwulan I 2026 sebesar 5,61 persen secara tahunan. Namun, ia mengingatkan bahwa secara kuartalan ekonomi justru mengalami kontraksi 0,77 persen.
“Data ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tetap terjadi, tetapi tekanan ekonomi belum sepenuhnya hilang dari kehidupan masyarakat,” katanya. Ia menekankan bahwa indikator makro harus diterjemahkan menjadi daya beli yang meningkat, harga pangan stabil, dan lapangan kerja yang layak bagi petani, buruh, serta UMKM.
Dwi juga mengkritisi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Meski mengakui tujuannya baik untuk meningkatkan gizi anak, ia menilai tata kelola program berskala besar ini masih lemah. Badan Gizi Nasional telah menerbitkan petunjuk teknis, namun Dwi menilai hal itu tidak cukup.
“Petunjuk teknis saja tidak cukup jika pengawasan di lapangan tidak berjalan maksimal,” ujarnya. HIKMAHBUDHI mendorong transparansi penuh terkait standar gizi, biaya per porsi, mekanisme pengadaan, hingga sistem pengaduan masyarakat untuk mencegah pemborosan dan ketimpangan distribusi.
Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) juga menjadi sorotan. Secara konsep, Dwi menilai program ini bisa menjadi instrumen penguatan ekonomi desa. Namun, ia memperingatkan agar koperasi tidak sekadar menjadi proyek administratif tanpa dampak nyata.
“Koperasi harus tumbuh dari kebutuhan masyarakat desa. Prinsip-prinsip koperasi seperti partisipasi sukarela, demokrasi ekonomi, kemandirian, dan manfaat bersama harus tetap dijaga,” tegasnya. Ia meminta pemerintah fokus pada kualitas manajemen dan akuntabilitas, bukan sekadar pembentukan kelembagaan.
Dalam pandangan HIKMAHBUDHI, kritik terhadap kebijakan publik harus ditempatkan dalam bingkai harmonisasi kebangsaan. Dwi menegaskan bahwa mahasiswa memiliki peran sebagai pengawal nurani masyarakat, dan pemerintah perlu melihat aspirasi itu sebagai energi demokrasi, bukan ancaman.
“Harmonisasi tidak berarti diam terhadap persoalan. Harmonisasi berarti menyampaikan kritik secara rasional, beretika, dan tidak merusak persatuan,” ujarnya. Organisasi ini mendorong pemerintah untuk melakukan audit program secara berkala dan melibatkan perguruan tinggi serta organisasi masyarakat sipil dalam ruang evaluasi publik.