MASOHI — Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah bersama DPRD resmi mengesahkan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026 dalam rapat paripurna masa persidangan II. Bupati Zulkarnain Awat Amir menyebut kebijakan ini sebagai instrumen strategis yang akan mengarahkan pembangunan daerah secara terukur dan memiliki landasan hukum yang kuat.
“Program Pembentukan Peraturan Daerah merupakan instrumen strategis untuk memastikan arah pembangunan daerah berjalan secara terencana, terukur, dan memiliki landasan hukum yang kuat,” ujar Zulkarnain dalam sambutannya di Masohi, Kamis (18/6/2026).
Dalam dokumen Propemperda yang telah ditetapkan, sejumlah rancangan peraturan daerah akan difokuskan pada beberapa sektor vital. Pertama, penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan akuntabel. Kedua, peningkatan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia. Ketiga, perlindungan sosial bagi kelompok rentan. Keempat, pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
Bupati menekankan setiap regulasi yang lahir dari Propemperda harus memiliki orientasi jelas terhadap kepentingan masyarakat. “Setiap regulasi yang dibentuk harus memiliki orientasi yang jelas terhadap kepentingan masyarakat serta mampu menjawab tantangan pembangunan yang terus berkembang,” katanya.
Zulkarnain memberikan apresiasi khusus kepada pimpinan DPRD dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) yang dinilai berhasil membangun koordinasi dan harmonisasi dengan perangkat daerah. Menurutnya, sinergi yang terbangun selama proses penyusunan hingga penetapan Propemperda menjadi modal penting dalam menghasilkan produk hukum yang implementatif.
“Sinergi yang terbangun antara eksekutif dan legislatif merupakan modal penting dalam menghasilkan produk hukum daerah yang implementatif, memberikan kepastian hukum, serta berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.
Bupati berharap seluruh rancangan peraturan daerah yang masuk dalam Propemperda Tahun 2026 dapat dibahas secara cermat dan rampung tepat waktu. Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat kemitraan konstruktif antara pemda dan DPRD.
“Mari kita terus memperkuat kolaborasi dan kemitraan yang konstruktif antara eksekutif dan legislatif demi mewujudkan Maluku Tengah yang semakin maju, berdaya saing, dan sejahtera,” pungkasnya.