AMBON — Sekretaris Daerah Kota Ambon, Robby Sapulette, menegaskan bahwa pengawasan obat dan makanan tidak bisa dilakukan secara parsial. Ia meminta seluruh OPD teknis, terutama Dinas Kesehatan dan Dinas Pertanian sebagai leading sector, untuk bergerak proaktif memenuhi indikator yang ditetapkan Balai POM.
Evaluasi ini mencakup pelaksanaan program sepanjang Januari hingga Juni 2026. Kepala Balai POM, Tamran Ismail, memaparkan capaian yang telah diraih sekaligus aspek-aspek yang masih memerlukan tindak lanjut dari pemerintah daerah.
Robby Sapulette mengingatkan bahwa setiap perangkat daerah tidak boleh lagi bersikap pasif menunggu pengingat. “Hari ini kita mengevaluasi bersama dengan harapan besar bahwa seluruh program ini menjadi kerja kolaborasi dan sinergi antara Balai POM dan pemerintah daerah,” ujarnya dalam rapat di Ruang Rapat Vlisingen, Lantai II Balai Kota Ambon.
Langkah percepatan tersebut dinilai penting agar capaian program di Kota Ambon dapat memenuhi target yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Robby menekankan, OPD terkait harus bergerak cepat dalam melengkapi instrumen data serta memenuhi seluruh kebutuhan administrasi yang diminta Balai POM.
“Khususnya OPD teknis terkait yang memiliki kewenangan penuh dalam melakukan pengawasan,” kata Robby, merujuk pada batas waktu penilaian dari tingkat pusat yang sudah ditentukan.
Melalui rapat evaluasi ini, diharapkan terbangun komitmen bersama antara Balai POM dan Pemkot Ambon untuk memperkuat sistem pembinaan dan pengawasan. Tujuannya, peredaran produk obat dan makanan yang aman, bermutu, dan layak konsumsi dapat terus terjamin demi melindungi kesehatan serta keselamatan masyarakat.
Kegiatan ini merupakan bagian dari evaluasi semester pertama yang rutin digelar untuk memastikan sinergi antara pemerintah daerah dan Balai POM berjalan optimal. (MCAMBON/HS)