Pemerintah Provinsi Maluku resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 sebesar Rp2.999.999, naik sekitar 6,5 persen dari tahun sebelumnya. Angka ini menjadi acuan utama bagi 11 kabupaten dan kota di Maluku untuk menentukan UMK masing-masing, dengan besaran yang wajib lebih tinggi dari UMP. Bagi pekerja di Ambon, kota dengan UMK tertinggi di provinsi ini, angka yang berlaku tentu berbeda dengan kabupaten lain seperti Maluku Tenggara Barat atau Buru Selatan.
Kenaikan ini bukan sekadar angka di atas kertas. Perubahan UMK berdampak langsung pada struktur biaya operasional perusahaan, daya beli buruh, hingga keputusan investasi usaha kecil di daerah. Artikel ini menyajikan data riwayat kenaikan UMK Maluku dari tahun ke tahun, daftar nominal per daerah, dan simulasi perhitungan gaji yang sering keliru dipahami pekerja.
Penetapan UMK Maluku 2025 berpedoman pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan. Formula yang digunakan adalah penjumlahan inflasi provinsi dengan pertumbuhan ekonomi dikalikan indeks tertentu (?). Untuk tahun 2025, nilai ? ditetapkan dalam rentang 0,10 hingga 0,30 oleh pemerintah pusat.
Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang menggunakan formula Kebutuhan Hidup Layak (KHL), PP 51/2023 mengubah total cara menghitung upah minimum. Inflasi Maluku per November 2024 tercatat 2,1 persen, sementara pertumbuhan ekonomi triwulan III 2024 mencapai 4,7 persen. Kombinasi keduanya menghasilkan kenaikan UMP 6,5 persen, angka yang sama dengan rata-rata nasional.
Gubernur Maluku menetapkan UMK kabupaten/kota melalui keputusan gubernur setelah menerima rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi. Proses ini melibatkan tiga unsur: pemerintah, serikat pekerja, dan asosiasi pengusaha. Jika tidak ada kesepakatan, gubernur yang memutuskan.
Data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku menunjukkan tren kenaikan yang fluktuatif dalam empat tahun terakhir. UMP Maluku 2022 ditetapkan Rp2.634.000 dengan kenaikan 1,1 persen. Tahun 2023, UMP naik 7,5 persen menjadi Rp2.831.550. Tahun 2024, kenaikan melambat menjadi 3,6 persen sehingga UMP menjadi Rp2.933.499.
Kenaikan 6,5 persen pada 2025 menjadi yang tertinggi sejak 2023. Namun, jika dibandingkan dengan inflasi kumulatif 2022–2024 yang mencapai 8,4 persen, kenaikan upah riil pekerja Maluku masih tertinggal. Artinya, daya beli buruh di Maluku secara riil mengalami penurunan dalam tiga tahun terakhir.
UMK di tingkat kabupaten/kota mengikuti pola yang sama. Kota Ambon selalu memiliki UMK tertinggi, disusul Kabupaten Maluku Tengah dan Kota Tual. Kabupaten dengan UMK terendah biasanya adalah Maluku Barat Daya dan Buru Selatan, yang struktur ekonominya bertumpu pada sektor pertanian dan perikanan skala kecil.
Berikut rincian UMK 2025 untuk 11 kabupaten/kota di Maluku berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Nomor 188.4/362/Sekretariat/Tahun 2024 yang ditandatangani akhir November 2024:
Enam kabupaten menetapkan UMK sama dengan UMP provinsi. Ini diperbolehkan karena PP 51/2023 hanya mensyaratkan UMK tidak boleh lebih rendah dari UMP. Keputusan ini biasanya diambil karena kemampuan fiskal daerah dan struktur ekonomi yang didominasi usaha mikro.
Banyak pekerja di Maluku mengira UMK adalah gaji bersih yang diterima utuh setiap bulan. Faktanya, UMK adalah upah pokok ditambah tunjangan tetap. Menurut Pasal 36 PP 51/2023, upah minimum tidak berlaku untuk pekerja dengan masa kerja di atas satu tahun yang menerima upah di atas ketentuan.
Contoh simulasi: pekerja di Ambon dengan UMK Rp3.200.000 memiliki struktur gaji pokok Rp2.800.000 dan tunjangan tetap Rp400.000. Jika perusahaan memberikan tunjangan makan dan transport yang bersifat tidak tetap, nilai tersebut tidak boleh dihitung sebagai bagian dari UMK. Pekerja juga berhak atas upah lembur yang dihitung berdasarkan 1/173 kali upah bulanan.
Kesalahan lain yang sering terjadi adalah perusahaan membayar UMK namun memotongnya dengan denda keterlambatan atau potongan lain tanpa dasar perjanjian. Ini melanggar Pasal 88 ayat (4) UU Cipta Kerja. Pengaduan bisa diajukan ke Dinas Tenaga Kerja setempat atau melalui pos pengaduan online Kemnaker.
Kenaikan UMK 2025 sebesar 6,5 persen menjadi beban tambahan bagi usaha mikro di pasar-pasar tradisional seperti Pasar Mardika di Ambon atau Pasar Masohi di Maluku Tengah. Pemilik kios makanan dan toko kelontong yang mempekerjakan 1–3 orang harus menyesuaikan harga jual atau mengurangi jam kerja karyawan.
Di sisi lain, kenaikan upah mendorong perputaran uang di ekonomi lokal. Buruh dengan kenaikan Rp180 ribu per bulan cenderung membelanjakan tambahan tersebut untuk kebutuhan pokok di pasar tradisional. Efek berganda ini justru menguntungkan pedagang kecil yang menjadi pemasok utama kebutuhan harian warga.
Bagi perusahaan menengah di kawasan industri perikanan di Ambon dan Tual, kenaikan UMK biasanya diimbangi dengan efisiensi operasional. Beberapa perusahaan memilih mengurangi lembur atau menunda rekrutmen baru. Namun, perusahaan yang terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan tetap wajib melaporkan perubahan upah ini paling lambat 15 hari setelah UMK diumumkan.
Pekerja perlu memeriksa slip gaji bulan Januari 2025 untuk memastikan nominalnya sesuai UMK yang berlaku. Jika perusahaan membayar di bawah ketentuan, langkah pertama adalah mengajukan klarifikasi ke manajemen atau HRD. Jika tidak ada perbaikan, buat laporan ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota setempat dengan membawa bukti slip gaji dan kontrak kerja.
Pengusaha wajib menyusun struktur dan skala upah tertulis sebagai bagian dari perjanjian kerja. Dokumen ini menjadi dasar penetapan upah bagi pekerja dengan masa kerja lebih dari satu tahun. Perusahaan yang belum memiliki struktur upah akan dikenakan sanksi administratif sesuai Pasal 92 PP 51/2023.
Bagi pekerja yang menerima upah di atas UMK, kenaikan tahunan tetap bisa dinegosiasikan melalui perundingan dengan perusahaan. UMK hanyalah batas bawah, bukan batas maksimal. Serikat pekerja di perusahaan dapat mengajukan peninjauan upah berdasarkan produktivitas dan inflasi aktual di Maluku.
Apakah UMK Maluku 2025 berlaku untuk semua pekerja di provinsi ini?
Tidak. UMK hanya berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun pada perusahaan dengan skala tertentu. Pekerja dengan masa kerja di atas satu tahun berhak atas upah berdasarkan struktur dan skala upah perusahaan, yang minimal sama dengan UMK.
Kapan UMK Maluku 2025 mulai berlaku?
UMK Maluku 2025 berlaku efektif per 1 Januari 2025. Perusahaan wajib membayar upah sesuai ketentuan baru mulai bulan Januari, bukan menunggu keputusan gubernur ditetapkan di akhir tahun.
Bagaimana jika perusahaan tidak mampu membayar UMK?
Perusahaan dapat mengajukan penangguhan pelaksanaan UMK ke gubernur melalui dinas tenaga kerja, dengan syarat mengajukan permohonan tertulis disertai laporan keuangan dua tahun terakhir. Penangguhan hanya diberikan maksimal 12 bulan dan wajib disertai kesepakatan dengan pekerja.
Apakah UMK di Kota Ambon sama dengan kabupaten lain?
Tidak. UMK Kota Ambon 2025 sebesar Rp3.200.000, lebih tinggi dari kabupaten lain karena mempertimbangkan indeks KHL dan pertumbuhan ekonomi perkotaan. Kabupaten dengan UMK terendah menetapkan angka sama dengan UMP provinsi.
Bagaimana cara menghitung upah lembur berdasarkan UMK terbaru?
Upah lembur dihitung dari 1/173 kali upah bulanan. Contoh: UMK Rp3.200.000 dibagi 173 menghasilkan Rp18.497 per jam. Lembur di hari kerja dibayar 1,5 kali upah sejam untuk jam pertama dan 2 kali untuk jam berikutnya.
Kenaikan UMK Maluku 2025 menjadi kabar baik bagi pekerja, namun menuntut kesiapan administrasi dari pengusaha. Pastikan perusahaan Anda telah menyesuaikan struktur upah dan melaporkan perubahan ke BPJS Ketenagakerjaan. Bagi pekerja, pahami hak Anda dan jangan ragu melapor jika perusahaan membayar di bawah ketentuan. Upah yang layak adalah hak dasar yang dijamin undang-undang, bukan sekadar kebijakan tahunan yang harus diterima tanpa verifikasi.