AMBON — Rilis terbaru BPS Provinsi Maluku mengonfirmasi tekanan ekonomi yang tengah dihadapi masyarakat kepulauan. Setelah sempat menikmati deflasi pada Juli 2026, Indeks Harga Konsumen (IHK) kembali merangkak naik dengan laju inflasi tahunan (year-on-year) sebesar 3,68 persen. Angka ini menjadi alarm bagi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) untuk segera bergerak, terutama menjaga daya beli warga di tengah gejolak harga pangan dan biaya logistik.
Musim kemarau yang melanda Maluku terbukti menjadi biang keladi utama gejolak harga pangan. Data BPS mencatat komoditas hortikultura mengalami kenaikan signifikan, dengan kangkung melonjak hingga 36,56 persen dan cabai rawit naik 32,21 persen secara bulanan. Kacang panjang juga ikut terkerek naik sebesar 13,82 persen.
Fenomena ini membuka kelemahan mendasar sistem pertanian lokal yang sangat bergantung pada curah hujan. Ketika pasokan menyusut akibat gagal panen, masyarakat terpaksa membayar harga premium untuk sayur-mayur. Tanpa intervensi teknologi seperti sistem irigasi tangguh atau penerapan smart farming, siklus inflasi pangan akibat kemarau diprediksi akan terus berulang setiap tahun.
Beban ganda datang dari sektor transportasi. Berakhirnya diskon tarif angkutan laut pada 15 Agustus lalu langsung memicu inflasi transportasi laut hingga 18,49 persen secara bulanan. Kenaikan ini bukan sekadar soal ongkos perjalanan penumpang, melainkan akan merambat ke biaya distribusi barang antarpulau.
Konsekuensinya, harga kebutuhan pokok di kabupaten pelosok berpotensi semakin mahal dibandingkan pusat kota. Jika skema tol laut dan subsidi silang tidak diintegrasikan dengan baik, kesenjangan harga antarwilayah di Maluku akan semakin melebar.
Di tengah tekanan inflasi, Kota Tual justru mencatat deflasi 0,49 persen berkat melimpahnya pasokan ikan layang dan tongkol. Namun, anomali ini justru menjadi cermin nyata ketimpangan distribusi pangan di Maluku.
Kelimpahan tangkapan nelayan di perairan Tual seharusnya mampu menekan harga ikan di Ambon atau Maluku Tengah yang justru memicu inflasi. Minimnya fasilitas cold storage di kapal perintis dan pelabuhan pengumpul membuat komoditas mudah busuk ini sulit didistribusikan lintas pulau. Akibatnya, surplus di satu daerah tidak pernah bisa menambal kelangkaan di daerah lain.
Meski dihantui inflasi, denyut ekonomi Maluku tidak sepenuhnya suram. Data transportasi BPS periode Juli 2026 mencatat lonjakan aktivitas kargo laut yang impresif, dengan muat barang di pelabuhan utama melonjak tajam hingga 61,08 persen dibandingkan bulan sebelumnya.
Lonjakan pengiriman ini mengindikasikan geliat produktivitas ekonomi dari sektor perikanan, rempah, dan komoditas lokal yang mulai agresif merambah pasar luar Maluku. Pemerintah Provinsi disebut perlu mengkapitalisasi momentum ini dengan mempermudah perizinan usaha dan memberikan insentif pajak bagi eksportir lokal agar skala produksi semakin membesar.
Rilis BPS ini harus dibaca sebagai peta jalan untuk menghadapi sisa tahun 2026. TPID tidak bisa lagi hanya mengandalkan operasi pasar murah yang sifatnya reaktif dan sementara. Penyelesaian akar masalah harus diprioritaskan, mulai dari pembenahan rantai pasok pangan antarpulau, penguatan infrastruktur pasca-panen seperti gudang pendingin untuk nelayan, hingga lobi agresif ke pemerintah pusat untuk memastikan kuota BBM bersubsidi dan operasional kapal perintis tetap stabil. Hanya dengan kebijakan struktural yang mengakar, ekonomi Maluku bisa tumbuh tanpa mencekik daya beli warganya sendiri.