LABUHA — Bupati Halmahera Selatan Hasan Ali Bassam Kasuba menegaskan bahwa pimpinan organisasi perangkat daerah dapat dikenai sanksi jika terbukti membiarkan pegawai yang tidak memenuhi kewajiban kedinasan tetap menerima tambahan penghasilan pegawai (TPP) secara penuh. Penegasan itu disampaikan saat memimpin apel gabungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan di lapangan apel Kantor Bupati, Senin (12/10/2026).
Dalam arahannya, Bassam mengungkapkan bahwa dirinya menerima sejumlah laporan mengenai ASN yang terjerat persoalan utang akibat judi online. Laporan lain menyebut adanya pegawai yang diduga menggadaikan aset dinas untuk mendapatkan pinjaman.
Judi Online Dinilai Ganggu Kedisiplinan dan Kehadiran Pegawai
Menurut Bassam, persoalan tersebut tidak boleh dianggap sepele karena berpotensi berdampak pada kedisiplinan, kehadiran, dan pelaksanaan tugas pegawai. Ia menilai dampaknya tidak berhenti pada kondisi keuangan pribadi ASN, tetapi merembet ke kualitas layanan publik di lingkungan pemerintah kabupaten.
Peringatan itu menyasar langsung para kepala OPD sebagai atasan langsung ASN di masing-masing unit kerja. Jika seorang pegawai terbukti tidak menjalankan kewajiban kedinasan namun tetap dibiarkan menerima TPP penuh, pimpinan OPD-lah yang dimintai pertanggungjawaban.
BKPSDM hingga Asisten Diminta Periksa Kedisiplinan ASN
Bassam meminta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), para asisten, staf ahli, serta pimpinan OPD melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap kedisiplinan maupun kinerja ASN di lingkungan kerja masing-masing.
Instruksi tersebut mencakup penelusuran terhadap pegawai yang dilaporkan bermasalah, termasuk mereka yang diduga terlibat praktik judi online. Hasil pemeriksaan menjadi dasar bagi pemerintah kabupaten untuk menentukan langkah pembinaan atau sanksi.
Pemkab Halmahera Selatan belum merinci jumlah ASN yang dilaporkan terlilit utang judi online maupun bentuk sanksi yang akan dijatuhkan. Sejauh ini, penekanan diberikan pada peran pengawasan melekat oleh atasan langsung di setiap OPD.
TPP Jadi Instrumen Kontrol Kedisiplinan
Tambahan penghasilan pegawai selama ini diberikan berdasarkan capaian kinerja dan tingkat kehadiran ASN. Karena itu, temuan pegawai yang tidak memenuhi kewajiban kedinasan namun tetap menerima TPP penuh menjadi dasar peringatan Bupati kepada para pimpinan OPD.
Langkah pemeriksaan dan evaluasi diharapkan menutup celah pembiaran di tingkat unit kerja. Pemerintah kabupaten menempatkan pengawasan berjenjang sebagai pintu pertama sebelum sanksi kepegawaian diterapkan.
