AMBON — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bidang Koordinator Wilayah Zona Timur, Ribka Haluk, melakukan kunjungan kerja ke Maluku untuk memperkuat pengembangan sektor maritim serta mendorong percepatan pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) di daerah tersebut.
"Kami melihat Maluku memiliki potensi yang sangat besar, terutama di sektor maritim. Potensi yang ada di atas laut maupun di bawah laut harus dikelola secara optimal agar mampu menjadi sumber pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata Ribka dalam pertemuan bersama Pemerintah Provinsi Maluku di Ambon, Jumat.
Ribka menilai sektor kelautan dan perikanan Maluku memiliki peluang besar menjadi penggerak ekonomi, baik di tingkat daerah maupun nasional. Ia menyebut potensi perikanan tangkap, budidaya kelautan, hingga komoditas bernilai tinggi seperti mutiara perlu terus dikembangkan agar memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
Dalam kunjungan itu, Wamendagri juga memantau pelaksanaan program pembangunan daerah, memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta mengevaluasi capaian berbagai program prioritas nasional.
Ribka menyoroti realisasi pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Maluku yang masih rendah. "Memasuki bulan Juni, realisasi anggaran harus terus dipacu. Kemendagri siap memberikan pendampingan penuh agar serapan anggaran berjalan optimal dan mampu menggerakkan ekonomi masyarakat," ujarnya.
Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menyebut pertumbuhan ekonomi Maluku pada 2025 mencapai 5,44 persen, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 5,34 persen. Tingkat kemiskinan juga berhasil ditekan dari 15,78 persen pada 2024 menjadi 15,25 persen pada 2025.
"Dari 68 indikator Program Strategis Nasional yang menjadi target pemerintah pusat, Maluku telah merealisasikan 60 indikator atau sekitar 88 persen. Ini menunjukkan komitmen daerah dalam mendukung program pembangunan nasional," kata Hendrik.
Capaian tersebut meliputi program pengentasan kemiskinan ekstrem, pembangunan rumah rakyat, penyaluran cadangan beras pemerintah, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), program Makan Bergizi Gratis, peningkatan akses pendidikan, hingga pembentukan koperasi di 1.235 desa dan kelurahan.
Dalam pertemuan itu, Hendrik meminta dukungan Kemendagri untuk mempercepat sejumlah proyek strategis yang dinilai dapat menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi Maluku. Proyek tersebut meliputi pembangunan Maluku Integrated Port sebagai bagian dari pengembangan Pelabuhan Ambon Terpadu, percepatan pengembangan proyek gas abadi Blok Masela, serta penyelesaian pembangunan Bendungan Wayapu.
Menurut dia, keberhasilan proyek-proyek tersebut akan memperkuat posisi Maluku sebagai wilayah kepulauan yang memiliki peran penting dalam mendukung ketahanan pangan, energi, dan ekonomi maritim nasional.
Kunjungan ini diharapkan memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mewujudkan Maluku sebagai salah satu poros maritim Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.