AMBON — Provinsi Maluku kembali mencatatkan deflasi sebesar 0,17 persen (mtm) pada periode laporan terbaru. Meski angka ini tidak sedalam deflasi bulan sebelumnya yang mencapai 0,75 persen, kondisi ini menunjukkan tren harga yang lebih stabil di tingkat konsumen lokal.
Plt. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Maluku, Dhita Aditya Nugraha, menjelaskan bahwa secara tahunan, inflasi Maluku berada pada angka 3,13 persen (yoy). Posisi ini masih terjaga dalam rentang sasaran target nasional sebesar 2,5±1 persen, meskipun sedikit di atas rata-rata nasional yang berada di angka 2,42 persen.
Andil Maluku Tengah dan Melimpahnya Stok Ikan
Secara spasial, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) menjadi kontributor utama dengan catatan deflasi mencapai 1,96 persen (mtm). Penurunan harga di wilayah ini sangat dipengaruhi oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang memberikan andil deflasi sebesar 0,61 persen.
“Capaian deflasi bulan ini utamanya bersumber dari kelompok makanan, minuman, tembakau dan kelompok perawatan pribadi, serta jasa lainnya,” ujar Aditya Nugraha pada Selasa (5/5/2026).
Penurunan harga ikan menjadi faktor kunci. Melimpahnya stok ikan selar, ikan layang, dan ikan cakalang masing-masing menyumbang andil deflasi sebesar 0,19 persen, 0,17 persen, dan 0,17 persen. Kondisi cuaca dan meteorologi maritim yang kondusif di perairan Maluku memungkinkan nelayan meningkatkan hasil produksi secara signifikan.
Kenaikan Harga Avtur Tahan Deflasi Lebih Dalam
Meski Maluku Tengah mengalami deflasi tajam, laju penurunan harga di tingkat provinsi tertahan oleh inflasi yang terjadi di Kota Ambon sebesar 0,92 persen dan Kota Tual sebesar 0,64 persen. Sektor transportasi menjadi pemicu utama akibat penyesuaian tarif angkutan udara.
Kenaikan harga avtur yang berlaku sejak 1 April 2026 berdampak langsung pada harga tiket pesawat. Di sisi lain, kelompok perawatan pribadi juga mengalami deflasi yang dipengaruhi oleh tren penurunan harga emas di pasar internasional.
Strategi 4K dan Target Serapan 5.000 Ton Beras
Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus memperkuat sinergi melalui Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS). Langkah ini difokuskan pada empat pilar utama atau 4K: ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
- Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota secara rutin.
- Target penyerapan beras petani lokal ditingkatkan menjadi 5.000 ton seiring kenaikan luas tanam padi sebesar 84,47 persen per April 2026.
- Panen bawang merah di Kota Tual untuk memperkuat produksi pangan lokal.
- Panen jagung seluas 3 hektar di Kabupaten Maluku Tengah untuk menjaga stok karbohidrat alternatif.
“Upaya pengendalian inflasi komoditas pangan akan terus disinergikan secara berkelanjutan bersama TPID sepanjang tahun 2026,” pungkas Aditya. Selain produksi, pengawasan rutin pada tingkat distributor juga diperketat untuk memastikan stok kebutuhan pokok tetap aman bagi masyarakat.
