MALUKU — SITUBONDO, MEMORANDUM.DISWAY.ID – Pemerintah Kabupaten Situbondo bersama Universitas Jember menggelar Focus Group Discussion (FGD) pengendalian banjir bandang di Pendopo Pate Alos, Besuki, Senin (25/5/2026). Forum ini menjadi langkah lanjutan dari nota kesepahaman antara Pemkab dan Universitas Jember yang dipertegas melalui perjanjian kerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Empat Output Konkret yang Diminta Wabup
Wabup Ulfiyah membuka forum dengan peringatan tegas agar diskusi tidak berhenti pada tataran wacana. Ia mendesak empat hasil yang harus terukur dan segera dieksekusi.
Pertama, pembaruan peta risiko banjir hingga tingkat rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW). Peta ini akan menjadi dasar pemetaan kebutuhan tanggul, normalisasi sungai, dan pembuatan biopori.
Kedua, pembangunan sistem peringatan dini yang inklusif. "Agar menyentuh seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas dan warga pegunungan," ujar Ulfiyah dalam sambutannya.
Ketiga, pembagian peran yang jelas antarwilayah: hulu oleh Perhutani dan warga, tengah oleh Dinas PUPR dan Balai Besar Wilayah Sungai, serta hilir oleh pemerintah kecamatan, desa, dan masyarakat. Keempat, penyusunan rencana aksi jangka pendek sebelum puncak musim hujan dan rencana jangka panjang yang diakomodasi dalam RPJMD serta APBD 2027.
Paradigma Baru Penanganan Bencana
Kepala BPBD Situbondo Timbul Surjanto menyebut FGD ini sebagai upaya mengubah paradigma lama yang menempatkan pemerintah sebagai satu-satunya penanggung jawab. "Penanganan banjir atau bencana ini biasanya paradigmanya dari atas, penanganan dari pemerintah. Diharapkan dengan kegiatan ini ada sinergitas penanganan dari bawah, dari masyarakat sendiri maupun dari pemerintah," jelasnya.
Kecamatan Besuki dipilih sebagai lokasi karena dampak banjir bandang di wilayah itu lebih besar dibanding daerah lain di Situbondo. Forum melibatkan akademisi, birokrasi, legislatif, TNI, Polri, masyarakat lokal, relawan lingkungan, Perhutani, hingga PT POMI.
Banjir sebagai Teguran, Perubahan Perilaku Warga Diminta
Ulfiyah juga menyoroti faktor perilaku masyarakat sebagai akar masalah. "Banjir ini ujian sekaligus teguran. Maka solusinya harus dimulai dari kita yang berubah: berhenti buang sampah ke sungai, stop tebang liar, dan tingkatkan gotong royong," tegasnya.
Ia meminta peserta menyampaikan data lapangan secara terbuka. Hasil rekomendasi FGD, kata dia, akan menjadi perintah langsung bagi organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Program ini ditargetkan mampu mengedukasi masyarakat terdampak agar dapat mengambil tindakan penyelamatan secara cepat, tepat, dan efisien saat bencana terjadi.
