AMBON — Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa dan Direktur Bank Maluku Malut Syahrisal Imbar menandatangani nota kesepakatan di ruang rapat Gubernur Maluku, Ambon, pada Selasa. Kerja sama ini mencakup digitalisasi transaksi keuangan pemerintah daerah, khususnya di sektor pendapatan.
“Ini bagian dari komitmen kami mendorong transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah,” kata Hendrik dalam pernyataan resmi. Ia menambahkan, sistem digital diharapkan mampu meminimalisasi potensi kebocoran penerimaan daerah sekaligus meningkatkan efisiensi pelayanan publik.
Digitalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Jadi Prioritas
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Maluku Djalaludin Salampessy ikut menandatangani kerja sama terpisah dengan Bank Maluku-Malut. MoU tersebut mencakup digitalisasi pengelolaan pajak daerah, retribusi, hingga sumber pendapatan lainnya.
“Ini adalah komitmen untuk menciptakan sistem pengelolaan keuangan yang lebih modern dan terintegrasi,” ujar Djalaludin. Penerapan sistem digital sebelumnya sudah berjalan di sejumlah kabupaten dan kota di Maluku maupun Maluku Utara.
Pajak Kendaraan Bermotor Segera Bisa Dibayar Digital
Direktur Bank Maluku Malut Syahrisal Imbar mengungkapkan, dalam waktu dekat pihaknya bersama pemerintah daerah akan mengimplementasikan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) secara digital. Ia optimistis, di bawah kepemimpinan Gubernur Hendrik Lewerissa, Maluku bisa menjadi daerah percontohan digitalisasi sistem keuangan di tingkat nasional.
“Digitalisasi bertujuan memaksimalkan penerimaan daerah sekaligus mencegah kebocoran. Kami siap mendukung seluruh pemerintah daerah,” kata Syahrisal.
Apa dampak digitalisasi ini bagi warga Maluku?
Warga akan merasakan pelayanan publik yang lebih cepat dan transparan, terutama saat membayar pajak kendaraan atau retribusi daerah. Sistem digital juga meminimalkan antrean panjang dan potensi pungutan liar di lapangan.
Kapan sistem digital ini mulai berlaku?
Implementasi bertahap sudah dimulai di beberapa kabupaten/kota. Pembayaran PKB secara digital direncanakan berjalan dalam waktu dekat, menyusul digitalisasi penuh di sektor pendapatan daerah lainnya.
Siapa yang mengawasi transparansi sistem ini?
Pemerintah Provinsi Maluku dan BPD Maluku-Malut akan bersama-sama mengawasi penerapan sistem digital. Masyarakat juga bisa memantau penerimaan daerah melalui portal resmi yang akan diintegrasikan dengan sistem perbankan daerah.
