LANGGUR — Bupati Thaher menginstruksikan penghapusan pola kerja seremonial. Ia menuntut aksi terukur yang berorientasi pada penyelesaian masalah riil warga. “Tahun 2026 adalah tahun konsolidasi dan percepatan kerja nyata. Program harus menghasilkan dampak nyata, bukan sekadar laporan dan presentasi,” tegasnya dalam rapat yang dihadiri pimpinan OPD.
Larangan Ego Sektoral dan Prinsip 'Miskin Struktur, Kaya Fungsi'
Thaher menekankan koordinasi lintas sektor di bawah kendali Sekretaris Daerah sebagai kewajiban, bukan pilihan. Ia melarang keras ego sektoral yang membuat setiap OPD berjalan sendiri-sendiri. Pemerintah daerah menerapkan prinsip “miskin struktur, kaya fungsi”, di mana tim kerja dibentuk untuk mempercepat penyelesaian persoalan, bukan sekadar menambah lapisan birokrasi.
Prioritas: Anak Terlantar, Narkoba, dan Kemiskinan Ekstrem
Penanganan masalah sosial menjadi sorotan utama. Dinas Sosial diminta memperkuat sinergi dengan aparat keamanan, pemerintah kecamatan dan ohoi (desa), tokoh agama, hingga fasilitas kesehatan. Sejumlah isu prioritas meliputi penanganan anak terlantar dan kenakalan remaja, perlindungan penyandang disabilitas dan lansia telantar, pengentasan kemiskinan ekstrem, serta pencegahan peredaran minuman keras dan narkoba. “Pencegahan lebih penting daripada penanganan setelah masalah membesar,” kata Thaher.
Tertib Pasar dan Stabilitas Harga Jadi Target Ekonomi
Di sektor ekonomi, Pemkab menargetkan pasar sebagai wajah daerah yang bersih, tertib, dan tertata. Praktik jual beli tempat usaha di pasar resmi dilarang. Penagihan retribusi pasar harus dilakukan secara konsisten, termasuk pada akhir pekan dan hari libur nasional. Pengawasan rantai distribusi harga dari petani hingga papalele (pedagang pengumpul) akan diperkuat untuk menjaga stabilitas harga dan melindungi konsumen. “Tertib pasar harus dijaga setiap hari, bukan hanya saat ada penertiban sesaat,” tegasnya.
Kebersihan Pantai dan Citra Pariwisata
Sebagai daerah kepulauan yang mengandalkan pariwisata, kebersihan lingkungan ditempatkan sebagai prioritas strategis. Seluruh pimpinan OPD bertanggung jawab menjaga kebersihan kawasan pantai, pesisir, pusat kota, drainase, hingga pengendalian sampah plastik. “Daerah wisata yang kotor akan merusak citra daerah dan menghambat investasi,” ujar Thaher.
Reformasi Birokrasi: Pejabat Harus 'Orang Kerja', Bukan 'Orang Dekat'
Untuk mempercepat pelayanan publik, pemerintah daerah akan memperkuat struktur organisasi melalui penyederhanaan birokrasi dan penempatan aparatur berdasarkan kompetensi. Aparatur sipil negara (ASN) diharuskan hadir langsung di lapangan, bukan hanya di belakang meja. “Kinerja diukur dari output nyata, bukan banyaknya rapat yang dihadiri,” kata Thaher. Proses seleksi pejabat eselon II pun harus dilakukan secara profesional, transparan, dan objektif. “Yang dibutuhkan adalah orang kerja, bukan orang dekat,” pungkasnya.
