AMBON — Kolaborasi ini diumumkan dalam pertemuan antara Dirjen Gakkum ESDM Jeffri Huwae dengan Rektor dan jajaran akademisi Unpatti. Tujuannya, mendorong lahirnya kajian akademis lintas disiplin yang akan menjadi fondasi ilmiah bagi kebijakan Pemerintah Provinsi Maluku ke depan.
Jeffri menegaskan bahwa sinergi antara perguruan tinggi dan pemda adalah kunci utama mengurai benang kusut di Gunung Botak.
“Harapannya agar harmonisasi peran Perguruan Tinggi dan Pemerintah Daerah dapat bersinergi sehingga tata kelola usaha pertambangan Gunung Botak memberi kemanfaatan bagi masyarakat tanpa menimbulkan dampak negatif,” ujar Jeffri.
Ironi Tambang Rakyat yang Terjebak Modal Besar
Saat ini, operasional di hulu Blok Gunung Botak menghadapi tantangan tata kelola kompleks. Meski dikelola oleh beberapa pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR), di lapangan para penambang lokal justru terjebak dalam keterbatasan.
Dengan kemampuan produksi minim, mereka sangat bergantung pada pihak luar yang memiliki modal besar serta menguasai teknologi pengolahan dan pemurnian. Kondisi ini dinilai ironis dan menyimpang dari esensi pertambangan rakyat yang mandiri.
Dampaknya pun fatal: rawan kecelakaan kerja dan pencemaran lingkungan akut.
Empat Aspek yang Akan Dipetakan Secara Ilmiah
Lewat pendekatan ilmiah berbasis riset mendalam, pemerintah kini memetakan seluruh potensi dampak di Gunung Botak secara menyeluruh. Kajian mencakup empat aspek utama:
- Hukum dan teknis operasional
- Komersial dan pendapatan negara
- Ketahanan sosial budaya
- Kelestarian lingkungan hidup
Jeffri menggarisbawahi pentingnya penguatan kendali dari pemda untuk memastikan pemanfaatan sumber daya mineral memberikan manfaat optimal bagi warga lokal, sekaligus meminimalkan risiko terhadap lingkungan.
Masukan Akademisi Akan Jadi Substansi Utama
Jeffri memastikan suara para intelektual Maluku tidak akan sekadar menjadi pajangan. “Masukan, gagasan, dan telaah kritis yang disampaikan para akademisi Universitas Pattimura akan diintegrasikan secara langsung sebagai substansi utama dalam penyusunan dokumen Kajian Efektivitas Pengelolaan Usaha Pertambangan Gunung Botak,” tegasnya.
Kolaborasi ini diharapkan mampu menjadi rujukan ilmiah final bagi pengambil keputusan di tingkat pusat. Tujuannya, mewujudkan tata kelola pertambangan yang adil, legal, dan membawa kemakmuran jangka panjang bagi bumi raja-raja.
Pemerintah pusat menegaskan tidak akan main-main dalam menegakkan prinsip Good Mining Practice. Setiap opsi kebijakan ke depan harus dihitung matang demi memilih risiko paling minimum bagi stabilitas sosial dan alam Maluku.
