AMBON — Dukungan terhadap proyek strategis nasional Blok Masela datang dari kalangan mahasiswa, namun dengan satu catatan keras: kesejahteraan masyarakat lokal jangan dikorbankan demi ritual seremoni.
Sekretaris Fungsi Bidang Ekonomi Kreatif Pengurus Pusat GMKI Masa Bakti 2025–2027, Simon Batmomolin, S.Sos., M.Si., menyatakan bahwa kehadiran Presiden Prabowo Subianto pada agenda groundbreaking tidak boleh dimaknai secara simbolis belaka. Menurutnya, proyek ini harus menjadi alat keadilan, bukan sekadar proyek megah tanpa dampak nyata bagi warga Tanimbar.
“Kami mendukung penuh pelaksanaan groundbreaking Blok Masela karena proyek ini sangat penting bagi masa depan energi Indonesia dan pembangunan Maluku. Tetapi kehadiran Presiden Prabowo tidak boleh hanya sebatas menghadiri acara launching atau peletakan batu pertama. Presiden harus memastikan seluruh persoalan masyarakat diselesaikan secara tuntas sehingga pembangunan benar-benar menghadirkan keadilan dan kesejahteraan,” kata Simon kepada Porostimur.com, Senin (13/7/2026).
Proyek Strategis Nasional yang Sarat Kepentingan
Blok Masela merupakan salah satu proyek energi terbesar di Indonesia yang berlokasi di Laut Arafura, Maluku. Proyek ini masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) dan ditargetkan menjadi tulang punggung ketahanan energi nasional ke depan. Bagi Maluku, keberadaan proyek ini diyakini mampu menggerakkan roda ekonomi daerah yang selama ini tertinggal.
Namun, GMKI menilai potensi besar itu harus dibarengi dengan penyelesaian akar masalah yang membelit masyarakat Kepulauan Tanimbar. Beberapa di antaranya menyangkut hak atas tanah, akses terhadap lapangan kerja lokal, serta jaminan bahwa dampak lingkungan tidak merugikan warga.
Tuntutan Sebelum Peletakan Batu Pertama
Organisasi mahasiswa ini mendesak agar sebelum agenda groundbreaking berlangsung, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah sudah menyelesaikan sejumlah tuntutan dasar masyarakat. Simon menekankan bahwa proyek strategis tidak boleh hanya menguntungkan korporasi dan pemerintah pusat, tetapi harus berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.
“Kami tidak ingin proyek ini hanya menjadi tontonan. Masyarakat Tanimbar harus menjadi subjek pembangunan, bukan objek yang terus dirugikan. Ini soal keadilan,” tegasnya.
GMKI juga meminta agar proses pembangunan Blok Masela melibatkan tenaga kerja lokal secara proporsional dan memberikan kompensasi yang layak bagi warga yang lahannya terkena proyek. Selain itu, mereka mendorong agar pemerintah membuka akses informasi secara transparan mengenai dampak dan manfaat proyek kepada publik.
Momentum untuk Perubahan di Maluku
Dengan dijadwalkannya groundbreaking pada pertengahan 2026, GMKI menilai waktu yang tersisa harus dimanfaatkan pemerintah untuk melakukan dialog intensif dengan masyarakat. Proyek Blok Masela dinilai sebagai momentum strategis untuk membuktikan bahwa pembangunan nasional bisa berjalan beriringan dengan keadilan sosial.
Sikap GMKI ini menjadi pengingat bahwa di balik gemerlap proyek raksasa, masih ada warga yang menanti kepastian hak mereka. Pertanyaan besarnya: akankah Presiden Prabowo menjawab tuntutan itu saat menginjakkan kaki di Tanimbar pada Juli mendatang?
