DOBO — Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Kepulauan Aru bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepulauan Aru menggelar ekspose pendampingan hukum untuk tiga paket proyek fisik sekolah pada Selasa (28/7/2026) di Aula Gospel Cafe, Dobo. Kegiatan ini merupakan implementasi perpanjangan Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemkab Kepulauan Aru dan Kejari untuk tiga tahun ke depan.
Mengapa Pendampingan Hukum Diperlukan?
Plt Kepala Disdikbud Kepulauan Aru, Aris F.I. Gainau, menyebut pendampingan ini sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah mewujudkan tata kelola pembangunan yang transparan dan akuntabel. "Warisan terbaik yang kita tinggalkan bukan hanya bangunan semata, tetapi kepercayaan masyarakat bahwa negara benar-benar hadir untuk kepentingan anak-anak bangsa dan masa depan pendidikan," ujarnya dalam sambutan.
Gainau menambahkan, sinergi dengan Kejari menjadi bagian dari upaya menciptakan pemerintahan yang bersih sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di sektor pendidikan. Ia mengingatkan seluruh pihak yang terlibat agar menjaga integritas dan mengutamakan kepentingan masyarakat.
Waktu Efektif Tinggal Empat Bulan, Material Bergantung Pasokan Luar Daerah
Kajari Kepulauan Aru, Dr. Amanda, memberikan atensi khusus pada potensi keterlambatan proyek. Ia menyoroti bahwa proses pelelangan fisik belum berjalan, sehingga estimasi kontrak baru dimulai akhir Agustus atau awal September. Dengan target penyelesaian akhir Desember, waktu efektif pengerjaan tersisa kurang lebih empat bulan.
Kejari mengingatkan tantangan geografis dan logistik di Kepulauan Aru sangat tinggi. Ketergantungan material dari luar daerah—seperti krisis pasokan pasir dan semen yang kerap terjadi—hingga faktor cuaca ekstrem seperti angin barat menjelang akhir tahun menjadi variabel krusial. "Pengalaman tahun-tahun sebelumnya menunjukkan banyak proyek fisik mengalami penundaan hingga menyeberang tahun anggaran akibat kurang matangnya mitigasi risiko," tegas Dr. Amanda.
Pihak Kejari mendesak Disdikbud dan seluruh pemangku kepentingan untuk segera menyusun rencana kerja yang matang, mencakup lini masa pemesanan barang material dan pengelolaan tenaga kerja secara efektif agar proyek terhindar dari sanksi denda.
Tiga Paket Proyek Sekolah yang Dikawal
Acara dilanjutkan dengan ekspose tiga paket pekerjaan fisik yang dipaparkan langsung oleh Tim Perencana. Sesi ini dipandu oleh Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun) Kejari Kepulauan Aru, Megi Salay.
Hadir dalam pertemuan tersebut Plt Kepala Disdikbud Aris Gainau, perwakilan Inspektur Kabupaten Kepulauan Aru, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Kabid SD Timotius Jamco, analis perencana, analis keuangan, serta jajaran kepala satuan pendidikan dan staf Disdikbud setempat, termasuk kepala SD 1, 2, dan 9 Negeri Dobo.
Rangkaian acara diawali dengan registrasi peserta, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, serta pembacaan doa. Gainau menegaskan bahwa pembangunan sekolah adalah pembangunan peradaban. "Menjaga integritas berarti menjaga masa depan generasi penerus bangsa," pungkasnya.
