AMBON — Rapat kerja gabungan Komisi II dan Komisi III DPRD Provinsi Maluku bersama 13 mitra kerja membahas mitigasi karhutla. Allan Lohy menilai penanganan tidak cukup mengandalkan pemadaman saat api sudah membesar.
Pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, Dinas Kehutanan, pengelola kawasan konservasi, hingga pemerintah pusat diminta menyatukan langkah sesuai kewenangan masing-masing.
Kebakaran Hampir Setiap Hari di Hutan Lindung Maluku Tengah
Allan menyoroti kebakaran berulang di sejumlah wilayah Maluku Tengah, terutama kawasan hutan lindung dan kawasan konservasi. Ia menilai kejadian itu membutuhkan pengawasan lebih intensif dan pencegahan berkelanjutan.
"Di wilayah Maluku Tengah, terutama kawasan hutan lindung, kebakaran hampir terjadi setiap hari. Ini harus menjadi perhatian bersama, termasuk kawasan konservasi dan taman nasional," kata Allan dalam rapat tersebut.
Politisi Komisi III itu menekankan pentingnya deteksi dini, pemantauan kawasan rawan, dan kepastian petugas bisa merespons cepat sebelum api meluas.
Pulau Buru pun Rawan, Vegetasi Mudah Terbakar
Pulau Buru menjadi perhatian lain karena kondisi vegetasi di sejumlah wilayah rentan terbakar. Allan meminta instansi terkait meningkatkan patroli dan memperkuat pemantauan titik panas atau hotspot.
Informasi kebakaran ke petugas lapangan juga harus lebih cepat sampai. Selain itu, ia mendorong pemetaan wilayah berisiko tinggi, kesiapan personel dan peralatan pemadaman, serta pelibatan masyarakat melaporkan indikasi kebakaran sejak dini.
Kawasan yang berulang kali terbakar menurutnya perlu dievaluasi untuk mengetahui penyebab dan menentukan langkah pencegahan yang lebih tepat. Edukasi soal bahaya pembakaran lahan terbuka juga harus diperkuat.
Koordinasi Lintas Daerah Jadi Kunci
Allan menegaskan penanganan karhutla membutuhkan koordinasi terpadu antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, Dinas Kehutanan, pengelola kawasan konservasi, dan pemerintah pusat. Dampak kebakaran di satu wilayah, katanya, bisa dirasakan daerah lain.
"Koordinasi harus dilakukan dengan baik. Persoalan ini tidak bisa dilihat hanya dari satu wilayah, karena dampaknya dapat dirasakan oleh daerah lain," tegasnya.
Ia berharap rapat kerja gabungan menghasilkan langkah konkret dan terukur, mulai dari pembagian tanggung jawab, peningkatan kesiapsiagaan petugas, hingga evaluasi berkala di kawasan rawan.
Pencegahan dan penanganan cepat dinilai penting untuk menekan karhutla berulang, menjaga kelestarian hutan, serta mengurangi dampak kabut asap terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat Maluku.
