AMBON — Pemerintah Provinsi Maluku mulai memacu implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan mengaktifkan ratusan titik layanan gizi yang tersebar di berbagai wilayah. Hingga saat ini, tercatat sebanyak 222.640 siswa telah menerima manfaat dari program ini, atau sekitar 45,54 persen dari total target 488.994 siswa di seluruh Bumi Raja-Raja.
Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menjelaskan bahwa jangkauan program ini tidak hanya menyasar anak sekolah, tetapi juga kelompok rentan lainnya. Kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (3B) menjadi prioritas karena sangat menentukan kualitas generasi masa depan Maluku.
"Capaian untuk kelompok 3B telah menjangkau 19.345 orang dari total potensi 67.562 orang, atau sekitar 28,63 persen. Angka ini menjadi perhatian serius kami karena mereka adalah kelompok paling rentan," ujar Hendrik saat memberikan arahan kepada Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (IKAPTK) di Kantor Gubernur, Kamis (7/5).
Dari sisi kesiapan infrastruktur, Maluku kini memiliki 106 unit SPPG yang telah beroperasi secara aktif. Jumlah tersebut mencakup 55,21 persen dari total potensi kebutuhan layanan yang mencapai 192 unit di 11 kabupaten dan kota. Pemerintah daerah terus melakukan percepatan pembangunan fisik agar seluruh wilayah, termasuk area terpencil, dapat terlayani secara optimal.
Aspek kesehatan dan higienitas juga menjadi poin utama dalam operasional SPPG. Hendrik mengungkapkan bahwa 69 unit layanan telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) serta dilengkapi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Sementara itu, 37 unit lainnya saat ini masih dalam proses pemenuhan standar teknis tersebut.
"Langkah ini merupakan komitmen pemerintah untuk memastikan makanan yang disajikan kepada siswa dan masyarakat tidak hanya bergizi, tetapi juga terjamin keamanan dan kebersihannya," tegasnya.
Program MBG di Maluku terbukti memberikan dampak berganda (multiplier effect) terhadap sektor ekonomi. Berdasarkan data pemprov, sebanyak 14.075 relawan dan tenaga kerja lokal terserap dalam rantai operasional program ini. Keterlibatan masyarakat secara aktif dianggap mampu membuka peluang kerja baru di tingkat desa dan kecamatan.
Hendrik mendorong agar rantai pasok bahan baku makanan memaksimalkan potensi pangan lokal Maluku. Penggunaan hasil laut, sagu, serta produk pertanian dari UMKM setempat harus menjadi komponen utama dalam menu harian yang disajikan kepada penerima manfaat.
Strategi ini bertujuan agar perputaran uang dari program nasional tersebut tetap berada di daerah dan dirasakan langsung oleh petani serta nelayan lokal. Pendekatan pentahelix yang melibatkan akademisi, dunia usaha, dan media terus diperkuat guna menjaga keberlanjutan program.
Meskipun progres menunjukkan tren positif, kondisi geografis Maluku yang didominasi lautan tetap menjadi tantangan utama. Keterbatasan akses distribusi dan pemerataan layanan ke pulau-pulau terluar memerlukan sinergi lintas sektor yang lebih kuat.
"Kami berkomitmen mempercepat pemerataan SPPG dan memperkuat pengawasan mutu pangan. Saya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengawal pelaksanaan program ini agar benar-benar memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat Maluku," pungkas Gubernur.