MALUKU — Pembagian BLT DD di Desa Pondok Agung berlangsung Jumat (4/9/2026). Kepala Desa Pondok Agung, Indra Jaya, menyebut penyaluran kali ini hanya menjangkau 10 orang penerima manfaat, satu angka yang jauh lebih kecil dari periode sebelumnya.
Indra Jaya menegaskan, penyusutan jumlah penerima bukan karena anggaran desa berkurang, melainkan hasil pendataan ulang yang lebih ketat. "Penerima BLT DD dipastikan benar-benar masyarakat tidak mampu yang membutuhkan kehadiran pemerintah desa," ujarnya.
Sebagian warga yang sebelumnya masuk daftar penerima BLT DD kini dinilai sudah tidak layak. Mereka sudah tercover program bantuan lain dari pemerintah pusat, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), hingga bantuan pangan.
Berkurangnya jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) hingga 85 persen dibaca pemerintah desa sebagai capaian positif. "Itu artinya desa kita mengalami kemajuan," kata Indra Jaya.
Ia menilai pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026 yang optimal menjadi kunci. Meski anggaran mengalami penyusutan cukup signifikan pada pos BLT, desa tetap bergerak pada program kerja lain yang didukung penuh lembaga desa.
Indra Jaya berharap bantuan yang diterima digunakan secara bijak. "Bagi yang menerima manfaat BLT DD hari ini, pergunakan dengan sebaik-baiknya dan bisa membantu meringankan kebutuhan ekonomi keluarga," pesannya.
Pemerintah desa membuka kanal pengaduan bagi warga yang merasa datanya bermasalah. Indra Jaya meminta masyarakat segera menghubungi operator di kantor desa agar datanya bisa diajukan untuk perbaikan.
Ia juga mengingatkan warga agar memberikan data yang sebenarnya kepada operator atau pendata desa. Hal ini penting untuk menjaga akurasi data penerima bantuan ke depan.
Pembagian BLT DD kali ini turut dihadiri kader Pondok Agung beserta staf, perangkat desa, BPD, Bhabinkamtibmas, Pendamping Lokal Desa, Penggerak HAM Kanwil Jambi, dan masyarakat setempat.
Warga Desa Pondok Agung yang ingin menanyakan status data atau informasi bantuan dapat mendatangi kantor desa pada jam kerja. Pastikan data kependudukan Anda akurat dan sesuai kondisi lapangan agar tidak salah sasaran.