MALUKU — Wahyudin, petani sawit di Kabupaten Langkat, tak bisa menyembunyikan kekesalannya. Dalam hitungan pekan, harga TBS yang biasa ia jual jatuh dari Rp3.600–Rp3.700 per kilogram menjadi Rp2.300–Rp2.500 per kilogram.
"Dulu harga sawit cukup baik. Sekarang hanya sekitar Rp2.300 sampai Rp2.500. Sementara harga pupuk juga naik, terutama pupuk NPK yang kini mencapai Rp900 ribu per sak dari sebelumnya sekitar Rp700 ribu," ujarnya kepada wartawan, Minggu (31/5/2026).
Penurunan ini, menurut Wahyudin, langsung menggerus margin petani. Biaya operasional kebun justru terus merangkak naik di saat pendapatan menyusut drastis.
Plasma Madina Selamat: Harga Ikut Ketetapan Disbun
Cerita berbeda datang dari Kabupaten Mandailing Natal. Ketua Koperasi Unit Desa (KUD) Sumber Usaha, Mujahit, mengaku harga TBS yang diterima petani plasma mitra PT RMM masih mengacu pada ketentuan Dinas Perkebunan setempat.
"Kami bersyukur karena harga yang diterima petani masih mengikuti ketentuan pemerintah daerah. Dengan begitu, petani masih memiliki ruang untuk menutupi biaya pupuk dan operasional yang terus meningkat," kata Mujahit.
KUD yang berlokasi di Desa Sikara-kara, Kecamatan Natal, menilai pola kemitraan dengan perusahaan inti selama ini berjalan sehat dan saling menguntungkan. Ini menjadi contoh bahwa tidak semua pabrik kelapa sawit (PKS) menekan harga di tengah gejolak pasar.
Pemerintah: 123 PKS Masih Bandel, Harga Global Sedang Baik
Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengungkapkan, dari total pengawasan pemerintah, masih ada 123 PKS yang membeli TBS di bawah standar harga yang berlaku. Angka ini menurun dari temuan awal sebanyak 139 PKS.
Yang menarik, penurunan harga di tingkat petani ini tidak sejalan dengan pergerakan pasar global. Harga minyak sawit mentah (CPO) justru berada dalam tren positif dengan permintaan yang terus meningkat.
"Kondisi pasar global sebenarnya sedang baik. Karena itu tidak ada alasan bagi PKS untuk menekan harga pembelian TBS petani," tegas Sudaryono dalam konferensi pers daring, Jumat (29/5/2026).
DSI Dituding Biang Kerok, Pemerintah Bantah
Fenomena penurunan harga ini muncul setelah pemerintah mengumumkan pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai pengelola ekspor komoditas strategis nasional, termasuk sawit. Kebijakan ekspor satu pintu ini memicu keresahan di kalangan petani yang khawatir rantai tata niaga semakin panjang.
Namun, Sudaryono membantah kekhawatiran itu. Ia memastikan DSI tidak akan menambah rantai keuntungan baru.
"PT DSI tidak mengambil keuntungan dari perdagangan komoditas. Perusahaan ini berfungsi sebagai pengelola dan pengawas yang bekerja secara transparan serta akuntabel," ujarnya.
Pemerintah berharap stabilitas harga di tingkat petani tetap terjaga. Sebab, di tengah biaya produksi yang terus meningkat, petani sawit adalah pihak yang paling rentan terkena imbas kebijakan dan praktik pasar yang tidak adil.
