MALUKU — Kebijakan ini diumumkan Prabowo saat meresmikan lima bendungan di Lombok, Jumat (10/7). Ia mengaku kaget setelah mengetahui jumlah BUMN di Indonesia mencapai 1.077 entitas, jauh di atas perkiraan awalnya yang hanya 300–400 perusahaan. Angka itu belum termasuk anak perusahaan, cucu perusahaan, hingga cicit perusahaan yang strukturnya berlapis-lapis.
"Begitu cara mereka untuk sembunyi uang negara, sembunyi uang rakyat," tegas Prabowo dalam pidatonya.
Efisiensi Rp70 Triliun dan BUMN yang Mulai Untung
Prabowo menyebut pembenahan mulai membuahkan hasil. Perusahaan pelat merah yang puluhan tahun merugi kini mulai mencetak laba. Pemerintah juga berhasil memangkas biaya operasional, termasuk gaji direksi dan overhead, dengan total penghematan mendekati Rp70 triliun.
"Saya merasa sangat bangga. Beberapa hari ini saya mendapat laporan hasil-hasil yang kita dapatkan. BUMN-BUMN yang merupakan sarang korupsi puluhan tahun, sedikit demi sedikit mulai kita benahi," ujarnya.
Dari data yang ada, PTPN Group misalnya, membukukan laba Rp6,39 triliun pada 2025. Sementara Danantara Indonesia, induk holding BUMN, mencatatkan pertumbuhan laba positif di tahun pertamanya.
PAL, Pindad, dan Dirgantara Indonesia Batal Dijual ke Asing
Di sisi lain, Prabowo memastikan pembatalan rencana penjualan sejumlah BUMN strategis kepada pihak asing. Perusahaan seperti PT PAL, PT Pindad, dan PT Dirgantara Indonesia justru akan diperkuat untuk menopang industri pertahanan nasional.
PT PAL kini sudah mampu memproduksi kapal perang berteknologi tinggi. Sementara PT Pindad mendapat kontrak dari Arab Saudi untuk memproduksi senapan. "Semua senapan Arab Saudi akan dibangun oleh PT Pindad. Senjata kita teruji," pungkas Prabowo.
Kebijakan ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada efisiensi, tetapi juga pada kemandirian industri strategis. Penutupan 800 BUMN yang merugi diharapkan membuat pengelolaan perusahaan negara lebih ramping, transparan, dan tidak lagi menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
