MALUKU — Ekonom senior sekaligus Anggota Dewan Ekonomi Nasional, M. Chatib Basri, menguji data Indonesia sepanjang 1950-2025 dan menemukan fakta yang mengejutkan: ekonomi tumbuh sekitar 5% baik ketika institusi kuat maupun lemah. Korelasi antara kualitas kelembagaan—seperti independensi peradilan dan supremasi hukum—dengan kecepatan pertumbuhan ternyata tidak kuat.
"Institusi tidak membeli kecepatan, tetapi ketahanan. Ia seperti tali yang mengikat Odysseus ke tiang kapal, tidak mempercepat laju, tapi menjaga kapal tidak karam," ujar Chatib dalam Breakfast Forum ILUNI FEB UI di Jakarta, Jumat (7/8/2026).
Indeks Kualitas Institusi Menurun, Supremasi Hukum Terendah Sejak Reformasi
Masalahnya, ketenangan hari ini justru meninabobokan. Indeks kualitas institusi yang disusun Chatib menunjukkan penurunan dari 2019 ke 2025. Supremasi hukum bahkan berada di titik terendah sejak era Reformasi, sementara ekonomi masih tumbuh 5% dan inflasi rendah.
"Ini menciptakan ketenangan pasar yang berbahaya. Tanggul seolah tak berguna ketika kemarau, tagihannya baru datang saat hujan," tegasnya. Pelemahan institusi tidak segera menggerus pertumbuhan, tetapi memperbesar ayunan ketika terjadi guncangan.
Risiko Ekonomi Menjalar ke Risiko Sosial
Dari pengamatan pada 29 negara Asia dan provinsi-provinsi di Indonesia, Chatib menemukan kontraksi pendapatan berkorelasi dengan peningkatan unjuk rasa. Pemicunya bukan semata kedalaman penurunan, melainkan peristiwa turunnya pendapatan itu sendiri.
Rekam jejak inflasi memberi bukti paling jelas. Ketika bank sentral masih menjadi "kasir pemerintah" pada 1961-1968, inflasi rata-rata mencapai sekitar 260%. Inflasi turun ke 14% pada periode stabilisasi Orde Baru, lalu di bawah 6% setelah kerangka kelembagaan diperkuat. "Kenaikan inflasi langsung berdampak terhadap meningkatnya jumlah penduduk miskin," imbuh Chatib.
Enam Pilar Institusi Jadi Alat Uji Program Pemerintah
Ekonom dan Komisaris Independen PT Super Bank Indonesia Tbk., Anton Gunawan, mengingatkan Indonesia telah membangun enam pilar institusi pasca-krisis 1998: kehati-hatian perbankan, pemantauan lalu-lintas devisa, independensi bank sentral, disiplin fiskal, desentralisasi fiskal, dan pengawasan persaingan usaha.
Anton menilai gagasan Makan Bergizi Gratis (MBG) baik, tetapi target berlebihan dan pola pelaksanaannya berisiko memicu inefisiensi serta salah alokasi anggaran. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) yang dibangun secara top-down juga berpotensi berseberangan dengan semangat desentralisasi. Danantara pun harus dijaga agar tidak mendesak keluar (crowding out) investasi swasta atau melahirkan perilaku monopolistik.
Produktivitas Manufaktur Anjlok 30%, Hambatan Non-Tarif Diskriminatif
Ekonom senior Svara Institute, Moekti P. Soejachmoen, membeberkan data Bank Dunia yang menunjukkan produktivitas manufaktur Indonesia pada 2017 justru 20%-30% lebih rendah dibandingkan awal 1990-an. Pada saat yang sama, hambatan non-tarif menjangkau sekitar 90% barang konsumsi impor.
"Dua fakta itu berangkat dari penyakit yang sama: lemahnya persaingan yang memaksa perusahaan naik kelas. Mesin creative destruction kehilangan tenaga," ujar Moekti. Perusahaan tidak produktif bertahan, pemain baru yang efisien sulit masuk, sedangkan modal dan tenaga kerja terkurung di tempat yang salah.
Pola itu tampak di industri otomotif yang tertinggal dari Thailand sejak 1990-an, serta industri elektronik yang jalan di tempat sementara Malaysia dan Vietnam naik peringkat. Mengacu pada Global Trade Alert, Moekti menyebut 74% hambatan non-tarif di Indonesia bersifat diskriminatif. Beban terbesar justru ditanggung UMKM dan pemain baru yang seharusnya menjadi sumber inovasi dan pembaruan pasar.
