AMBON — Pemerintah Provinsi Maluku tidak ingin data pembangunan hanya menjadi tumpukan angka di atas kertas. Melalui Dinas Komunikasi dan Informatika, mereka menggandeng program SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar) untuk menghadirkan fitur data spasial dan quality control dalam platform Lawamena Satu Data.
Diskusi strategis digelar di sebuah hotel di Kota Ambon, Senin (11/5/2026). Fokusnya satu: bagaimana data bisa bicara lebih jelas tentang kondisi riil masyarakat di wilayah kepulauan.
Kepala Dinas Kominfo Provinsi Maluku, Drs. Titus F. L. Renwarin, M.Si, menyebut data spasial memberikan gambaran pembangunan berbasis kewilayahan secara visual. "Melalui visualisasi peta, pimpinan daerah dapat melihat sebaran program, kondisi wilayah, serta ketersediaan layanan publik secara visual dan real-time," jelasnya.
Dengan karakteristik Maluku yang terdiri dari ribuan pulau kecil, data biasa tidak cukup. Peta interaktif akan menunjukkan secara tepat di mana sekolah, puskesmas, atau pasar berada—dan mana yang masih kosong.
Bukan hanya tampilan visual yang diperkuat. Pemerintah juga menerapkan mekanisme kendali mutu atau quality control. Tujuannya menjaga validitas, konsistensi, kelengkapan, dan keterbaruan data sebelum ditampilkan di portal dan dashboard eksekutif.
Tanpa kendali mutu, data bisa menyesatkan. Apalagi jika digunakan untuk menentukan alokasi anggaran atau sasaran program bantuan sosial.
Provincial Lead SKALA Maluku, Odie Seumahu, memberikan contoh konkret. "Fasilitas pendidikan di Maluku memiliki rasio yang berbeda dengan Pulau Jawa; satu sekolah di Maluku rata-rata hanya menampung 200 siswa, sementara di Jawa bisa mencapai 900 siswa," paparnya.
Data spasial yang akurat, kata Odie, akan membantu pemerintah daerah mendorong kebijakan afirmatif dari pusat. "Karakteristik wilayah kepulauan Maluku, di mana masyarakat tersebar di pulau-pulau kecil, menuntut data yang mampu menggambarkan kondisi riil di lapangan," tambahnya.
Menariknya, Gubernur Maluku disebut sangat antusias menggunakan aplikasi ini secara langsung. Ia ingin memantau sebaran unit layanan dan kondisi masyarakat di seluruh wilayah provinsi dari satu genggaman.
Forum koordinasi ini juga menghadirkan narasumber dari Pusdatin Kemendagri, Direktorat Kesejahteraan dan Jaminan Sosial Kementerian PPN/Bappenas, serta perwakilan SKALA Maluku. Semua perangkat daerah diharapkan mendukung penuh pengembangan platform Lawamena Satu Data agar perencanaan pembangunan berbasis bukti (evidence-based policy) bisa berjalan efektif.