JAKARTA — Provinsi Maluku yang terdiri dari lebih dari 1.400 pulau dengan 92 persen wilayah laut kini mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat. Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa bersama Bupati Kepulauan Aru Timotius Kaidel langsung menyampaikan kebutuhan mendesak tersebut dalam rapat bersama Direktur Jenderal SDA Kementerian PUPR, Arnold Aristoteles Paplapna Ritiauw, di Jakarta Selatan.
Pertemuan itu juga dihadiri sejumlah bupati dan wali kota dari seluruh Maluku. Fokus utama pembahasan adalah pembangunan bendungan baru, pengendalian abrasi pantai, serta penyediaan air bersih yang selama ini menjadi keluhan utama warga di pulau-pulau terpencil.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Hendrik Lewerissa menyoroti dampak perubahan iklim yang kian nyata di Maluku. Abrasi di wilayah pesisir disebutnya semakin masif dalam beberapa tahun terakhir.
“Masyarakat pesisir sangat merasakan dampaknya,” ujar Lewerissa dalam pernyataan yang dikutip dari rilis resmi, Senin.
Ia menambahkan, cuaca ekstrem yang terjadi belakangan ini membuat kawasan bantaran sungai semakin rentan. Pemerintah provinsi berharap pusat segera merealisasikan pembangunan talud pengaman pantai di titik-titik kritis.
Selain abrasi, ketersediaan air bersih di pulau-pulau kecil menjadi agenda utama yang dibawa ke Kementerian PUPR. Maluku membutuhkan pembangunan bendungan baru untuk menampung air hujan dan mengalirkannya ke permukiman padat penduduk.
Gubernur menekankan bahwa infrastruktur air dan pesisir bukan sekadar proyek fisik, melainkan kebutuhan dasar yang menyangkut kelangsungan hidup warga. Tanpa penanganan serius, risiko krisis air bersih dan kerusakan permukiman pesisir akan terus meningkat.
Direktur Jenderal SDA, Arnold Aristoteles Paplapna Ritiauw, menerima langsung paparan dari pemerintah daerah. Pertemuan ini menjadi langkah awal untuk menyusun prioritas program yang akan didanai melalui anggaran pusat tahun anggaran mendatang.
Pemerintah Provinsi Maluku dan Kementerian PUPR sepakat untuk segera melakukan pemetaan lokasi prioritas. Beberapa titik yang masuk daftar awal antara lain kawasan pesisir di Kepulauan Aru dan beberapa wilayah lain yang abrasinya sudah mengancam permukiman warga.
Bupati Kepulauan Aru, Timotius Kaidel, turut mendampingi langsung dalam pertemuan tersebut. Kehadirannya menunjukkan urgensi penanganan infrastruktur di daerah kepulauan yang selama ini minim akses terhadap air bersih dan perlindungan pantai.
Belum ada keputusan final soal anggaran dan jadwal pelaksanaan proyek. Namun, pertemuan ini menjadi sinyal positif bahwa pemerintah pusat mulai merespons kebutuhan infrastruktur dasar di provinsi kepulauan terluar Indonesia.