AMBON — Pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PU berkomitmen penuh mempercepat pembangunan infrastruktur air di Maluku. Komitmen itu disampaikan langsung Dirjen SDA Arnold Ritiauw, yang juga putra asli Maluku, dalam pertemuan dengan Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa serta para bupati dan wali kota se-Maluku di Jakarta, Senin (11/5).
Ritiauw menegaskan, Bendungan Way Apu di Pulau Buru menjadi salah satu proyek prioritas yang harus tuntas tepat waktu. “Salah satu proyek yang menjadi perhatian kami adalah Bendungan Way Apu di Pulau Buru, yang memang ditargetkan selesai dan mulai beroperasi pada tahun 2027,” ujarnya dalam pertemuan itu.
Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menambahkan, bendungan ini sangat krusial bagi ketahanan pangan daerah. “Diperkirakan pada tahun 2027, bendungan itu sudah dapat berfungsi dan mengairi sekitar 10 ribu hektare lahan persawahan. Ini tentu menjadi bagian penting dari upaya pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan nasional,” jelasnya.
Kabupaten Buru sendiri merupakan salah satu sentra pangan utama Maluku, bersama Maluku Tengah, Seram Bagian Barat, dan Seram Bagian Timur.
Selain Bendungan Way Apu, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air mulai mengkaji kebutuhan infrastruktur air baku di Kepulauan Tanimbar. Kajian ini merupakan dampak langsung dari pengembangan Proyek Strategis Nasional (PSN) Blok Masela.
Ritiauw memproyeksikan, begitu Blok Masela beroperasi, akan terjadi lonjakan jumlah penduduk signifikan di Tanimbar. “Kebutuhan air baku ke depan pasti akan meningkat sangat signifikan,” katanya. Ia pun meminta kepala daerah segera menyiapkan dokumen perencanaan. “Para kepala daerah, tolong siapkan masterplan-nya dan segera usulkan kepada kami. Kami siap bantu,” tegas Ritiauw.
Gubernur Hendrik Lewerissa menyoroti karakteristik Maluku yang unik. “Wilayah kami lebih dari 92 persen adalah lautan, karena itu dampak perubahan iklim sangat kami rasakan, terutama bagi masyarakat pesisir yang menghadapi ancaman abrasi,” ungkapnya.
Abrasi di wilayah pesisir Maluku disebut semakin masif dalam beberapa tahun terakhir. Pemprov berharap ada dukungan pusat untuk pembangunan talud pengaman pantai dan penanganan kawasan bantaran sungai. Persoalan air bersih juga menjadi perhatian serius. Tidak semua pulau di Maluku memiliki ketersediaan air bersih yang memadai, dan keterbatasan ruang fiskal daerah membuat pemerintah daerah sangat bergantung pada dukungan pusat.
“Satu-satunya cara yang dapat kami lakukan adalah menyiapkan perencanaan yang baik, kemudian datang menyampaikan langsung kebutuhan daerah kepada pemerintah pusat,” ucap gubernur.
Meski pemerintah pusat siap mendukung penuh, Ritiauw memberikan catatan tegas. Ia meminta para bupati dan wali kota segera menyelesaikan persoalan lahan dan administrasi sebelum proyek dimulai. “Kalau ada persoalan lahan atau administrasi, mohon segera diselesaikan supaya ketika pekerjaan di mulai semuanya sudah clean and clear,” pintanya.
Di penghujung pertemuan, para kepala daerah secara teknis menyerahkan masterplan usulan kepada Dirjen SDA melalui Plt Kepala Dinas PU Maluku, disaksikan langsung oleh gubernur. Maluku saat ini memiliki tiga PSN: Lapangan Abadi Blok Masela di Tanimbar, Bendungan Way Apu di Buru, dan Ambon New Port atau Maluku Integrated Port di Pulau Ambon.