MALUKU — Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri memastikan Operasi Patuh 2026 bergulir pada 8 hingga 21 Juni mendatang. Kabag Ops Korlantas Polri Kombes Aries Syahbudin menyatakan operasi tahun ini menitikberatkan pada transformasi digital dalam penegakan hukum lalu lintas.
"Operasi Patuh tahun ini lebih mengedepankan penegakan hukum berbasis digital melalui ETLE sehingga seluruh jajaran diminta mempersiapkan dukungan pelaksanaan secara maksimal," ujarnya dalam apel, Selasa (26/5).
Pelanggaran pelat nomor kendaraan menjadi prioritas penindakan. Aries merinci pelanggaran yang diincar meliputi pelat tidak dipasang, ditutup, dimodifikasi, hingga disamarkan dengan stiker atau cat.
Menurut dia, seluruh penegakan hukum difokuskan pada pelanggaran yang menghambat efektivitas kamera ETLE. Sistem pembacaan otomatis tidak bisa memproses kendaraan dengan pelat yang diubah atau dikaburkan.
"Selain itu, pelanggaran seperti melawan arus tetap akan dilakukan penindakan menggunakan tilang konvensional oleh petugas di lapangan," tuturnya.
Korlantas menetapkan komposisi penindakan yang timpang. Tilang elektronik melalui ETLE mengambil porsi 60 persen, tilang konvensional 30 persen, dan sisanya 10 persen melalui teguran simpatik.
Angka itu menunjukkan pergeseran metode penegakan hukum lalu lintas dari interaksi langsung ke sistem otomatis. Aries mengingatkan teguran simpatik hanya diberikan dalam situasi tertentu yang dinilai lebih efektif menggunakan pendekatan humanis.
"Teguran simpatik tetap diberikan dalam situasi tertentu yang dinilai lebih efektif menggunakan pendekatan humanis, namun porsinya tetap terbatas hanya 10 persen," pungkasnya.
Operasi Patuh 2026 digelar serentak oleh seluruh Polda jajaran. Namun, Aries menyebut setiap daerah bisa melakukan penyesuaian sesuai karakteristik lalu lintas masing-masing.
Tujuan akhir operasi ini, kata dia, meningkatkan ketaatan masyarakat terhadap aturan lalu lintas melalui langkah preemtif, preventif, dan penegakan hukum yang terintegrasi. Kepolisian berharap transformasi digital ini mampu menekan angka pelanggaran secara signifikan.