MALUKU — Seruan kontroversial itu diungkapkan Ben-Gvir di tengah kebuntuan negosiasi gencatan senjata yang difasilitasi mediator internasional. Dalam wawancara yang dikutip Roya News, Senin (17/8/2026), ia secara eksplisit menolak pendekatan militer yang dijalankan Netanyahu, yang dinilainya terlalu lunak.
"Bukan rahasia lagi, saya tidak sependapat dengan perdana menteri," ujar Ben-Gvir. Ia menambahkan, "Menurut saya, pembunuhan terarah harus dilakukan di Gaza, melenyapkan 30 hingga 40 orang setiap malam. Bukan hanya mereka yang menimbulkan ancaman langsung—ada orang-orang di sana yang tidak layak hidup. Mereka tidak seharusnya hidup. Mereka bahkan bukan manusia."
Pernyataan ini menandai eskalasi retorika paling keras dari seorang pejabat tinggi Israel sejak perang berlangsung. Ben-Gvir, yang kerap dijuluki "menteri ekstremis", juga menyuarakan dukungan penuh terhadap emigrasi massal warga Palestina dari Gaza.
Saat berbicara dengan Braslavski, Ben-Gvir menegaskan visinya untuk mengubah status wilayah kantong Palestina tersebut. "Saya memandang seluruh wilayah Gaza sebagai milik kita," katanya.
"Pemukiman tidak hanya di Gush Katif tetapi di seluruh Gaza, mendorong emigrasi sebanyak mungkin, mengirim mereka ke negara-negara mereka, dan bagi para teroris—tidak ada emigrasi, tidak ada apa pun, selain membunuh mereka satu per satu," paparnya. Gush Katif merujuk pada blok permukiman Yahudi yang dievakuasi Israel pada 2005.
Seruan Ben-Gvir muncul saat pemerintahan Netanyahu menghadapi tekanan domestik dan internasional. Keluarga sandera serta sekutu Barat mendesak kesepakatan segera untuk mengakhiri pertempuran, sementara faksi sayap kanan dalam koalisi justru menuntut pendudukan permanen dan pembersihan etnis di Gaza.
Perbedaan pendapat antara Ben-Gvir dan Netanyahu soal strategi militer bukan kali ini saja terjadi. Namun, pernyataan publik yang menyerukan "pembunuhan terarah" dengan angka spesifik dianggap melewati batas hukum humaniter internasional dan memicu kecaman dari berbagai negara.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari kantor Perdana Menteri Israel mengenai pernyataan Ben-Gvir tersebut. Sementara itu, kelompok-kelompok hak asasi manusia menyerukan komunitas internasional untuk menjatuhkan sanksi individual terhadap menteri yang dianggap menghasut kekerasan massal tersebut.