LABUAN BAJO — Rapat koordinasi penanganan darurat digelar di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Minggu (16/8/2026), menyusul gempa bumi magnitudo 7,7 yang mengguncang Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno memimpin langsung pertemuan itu, dihadiri sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, unsur TNI dan Polri, serta kepala daerah setempat, termasuk Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo.
Fokus utama rakor adalah memastikan penanganan bencana berjalan cepat dan terkoordinasi antarlembaga.
Menteri Dody dalam kesempatan itu memaparkan progres kerja Kementerian PU melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) di NTT, mencakup pemeriksaan ruas jalan dan jembatan yang terdampak.
"Pagi tadi kami sudah cek kondisi di lapangan. Untuk beberapa titik sudah mulai tertangani, tetapi masih ada yang perlu kami selesaikan. Ada satu jembatan yang masih harus ditangani dan kami terus berpacu agar bisa segera ditangani," kata Menteri Dody.
Jajaran UPT di lapangan telah diinstruksikan Menteri Dody untuk segera menangani ruas jalan yang terdampak, dengan prioritas pada akses yang dibutuhkan masyarakat untuk mobilitas serta distribusi bantuan.
"Kami sudah koordinasikan dengan teman-teman balai (UPT) untuk bergerak ke titik-titik yang membutuhkan penanganan. Kalau ada kebutuhan tambahan, kami siap membantu dan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga lain," kata Dody Hanggodo.
Selain konektivitas jalan, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU turut menyiapkan dukungan air bersih bagi warga terdampak lewat penyediaan sarana dan peralatan pendukung.
Di Kabupaten Nagekeo, 3 unit Mobil Tangki Air (MTA) sudah dikerahkan — dua unit telah berada di lokasi, sementara satu unit merupakan MTA pinjam pakai dari penanganan banjir Mauponggo yang dialihfungsikan untuk kebutuhan pascagempa.
Dukungan air bersih itu dilengkapi 16 unit hidran umum (HU), delapan di antaranya tersedia untuk kebutuhan saat ini dan delapan lainnya merupakan HU pinjam pakai dari penanganan banjir Mauponggo.
"Yang penting sekarang bagaimana kebutuhan masyarakat bisa segera kita layani," ujar Menteri Dody.
Menteri Dody menekankan pentingnya sinergi lintas kementerian, lembaga, pemerintah daerah, TNI, dan Polri agar dukungan infrastruktur dasar sesuai kebutuhan di lapangan. UPT NTT akan terus memantau kondisi infrastruktur dan mempercepat penanganan titik yang mengganggu konektivitas, demi menjaga akses masyarakat, distribusi bantuan, dan layanan dasar selama masa tanggap darurat.
