MALUKU — Danantara dibentuk sebagai "tangan kanan" pemerintah untuk menjalankan misi prioritas, salah satunya di bidang transisi energi. Dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI, 14 Agustus 2026, Presiden Prabowo Subianto menyebut Danantara hingga tujuh kali, memuji kinerja badan super holding tersebut dalam mengelola perusahaan pelat merah.
Di bawah kendalinya, ada proyek pengolahan dimetil eter (DME) yang digadang-gadang bakal menggantikan liquefied petroleum gas (LPG). Ada pula proyek penghiliran tembaga, emas, pengolahan aluminium, hingga waste-to-energy yang dinilai bisa mendorong ekonomi dan menciptakan lapangan kerja.
Logika Ekonomi Berubah, Batu Bara Tak Lagi Murah
Energy Finance Specialist IEEFA, Randi Bachtiar, menyebut posisi Danantara kini berada pada momen penting. Logika ekonomi sektor listrik Indonesia tengah berubah: sumber energi yang selama ini dianggap paling murah tidak lagi menjadi pilihan paling ekonomis.
Analisis terbaru IEEFA menunjukkan biaya pembangkitan listrik dari pembangkit batu bara berkisar US$10,0-15,1 sen per kWh. Sementara PLTS skala besar hanya US$5,6-8,4 sen per kWh. Pada batas bawah, biaya PLTS sekitar 44 persen lebih murah daripada batu bara.
Perubahan keekonomian ini, menurut Randi, seharusnya menjadi pertimbangan dasar dalam menentukan arah modal Danantara. Badan ini tak hanya mengelola investasi baru, tetapi juga aset dan BUMN energi yang sudah ada, seperti PLN dan Pertamina.
Modal Besar Bukan Jaminan, Ini Hambatannya
Dengan andilnya terhadap PLN dan Pertamina, Danantara dinilai bisa mendorong optimalisasi aset dan efisiensi. Namun, Randi mengingatkan bahwa tantangan utama badan ini bukan semata-mata ketersediaan modal.
"Tantangan utama Danantara bukan semata-mata ketersediaan modal, tetapi ketersediaan proyek yang siap dan layak dibiayai," ujarnya. Ketidakpastian harga listrik, offtake atau pembeli, perizinan, lahan, kesiapan jaringan, dan pembagian risiko bisa membuat proyek yang secara teknologi menarik belum tentu dapat dibiayai.
Kondisi keuangan BUMN yang menjadi bagian portofolio juga menjadi pekerjaan rumah tersendiri. Banyak hambatan investasi justru berada di luar kendali Danantara, terutama pada perencanaan sistem listrik, regulasi, pengadaan, dan pembangunan jaringan.
Menyeimbangkan Investasi dan Kepentingan Publik
Mandat besar Danantara menimbulkan pertanyaan soal keseimbangan antara kepentingan investasi dan kebijakan publik. IEEFA menekankan bahwa keberhasilan badan ini bukan diukur dari seberapa besar modal yang disalurkan, melainkan seberapa besar nilai yang diciptakan dari modal tersebut.
"Tidak semua proyek strategis pemerintah memiliki karakter investasi komersial," tulis IEEFA dalam kajiannya. Jika sebuah proyek memiliki manfaat pembangunan yang besar tetapi tidak menghasilkan keuntungan yang memadai, mekanisme dukungan pemerintah harus jelas dan risikonya tidak diam-diam dialihkan kepada BUMN atau negara.
IEEFA pun menegaskan, Danantara perlu membuktikan bahwa keterlibatannya menciptakan pembiayaan dan nilai tambah, bukan sekadar menjadi kendaraan untuk membiayai program prioritas pemerintah.
Proyek Besar dan Investor Asing Tak Selalu Bertentangan
Soal skala keekonomian dan keterlibatan investor asing, Randi menilai hal itu pada dasarnya tidak bertentangan dengan transisi energi yang berkeadilan. Kebutuhan investasi Indonesia di sektor ini sangat besar, sehingga modal asing tetap diperlukan.
Kuncinya ada pada selektivitas. Danantara perlu memastikan modal yang dipakai memberikan manfaat ekonomi terbesar, termasuk memperhatikan perbedaan kondisi dan sosial antarwilayah. Keberhasilan badan super holding ini pada akhirnya bergantung pada satu hal sederhana: apakah modal yang tersedia bisa bertemu dengan proyek yang tepat, pada waktu yang tepat, dengan risiko yang dapat dikelola.
