Putus Rantai Kemiskinan, Pemprov Maluku Perluas Sekolah Rakyat ke 14 Titik, 270 Siswa di Maluku Tengah Sudah Terdaftar

Penulis: Nurul Huda  •  Minggu, 23 Agustus 2026 | 08:06:01 WIB
Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa meresmikan operasional Sekolah Rakyat di tiga daerah, mencakup Kota Tual, Kota Ambon, dan Kabupaten Maluku Tengah.

AMBONPemprov Maluku resmi mengoperasikan Sekolah Rakyat di tiga daerah: Kota Tual, Kota Ambon, dan Kabupaten Maluku Tengah. Program gagasan Presiden Prabowo Subianto ini menyasar anak-anak dari keluarga yang terdata dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menyatakan perluasan akan dilakukan bertahap hingga 14 titik di 11 kabupaten/kota. Targetnya, layanan pendidikan menjangkau wilayah kepulauan yang selama ini sulit diakses dari sisi transportasi maupun layanan dasar.

270 Siswa di Maluku Tengah, 100 di Ambon

Kabupaten Maluku Tengah menetapkan 270 anak sebagai siswa untuk jenjang SD, SMP, dan SMA—masing-masing 90 siswa per jenjang. Sementara itu, Sekolah Rakyat di Kota Ambon menampung 100 siswa pada tahap awal.

“Program pendidikan Sekolah Rakyat sudah berjalan di tiga lokasi, yaitu Kota Tual, Kota Ambon, dan Maluku Tengah. Ke depan akan kita kembangkan di 14 titik di 11 kabupaten/kota,” kata Hendrik di Ambon, Sabtu (22/8/2026).

Biaya Hidup dan Kesehatan Ditanggung Negara

Seluruh kebutuhan peserta didik ditanggung penuh melalui anggaran Kementerian Sosial. Layanan yang diberikan meliputi pendidikan, tempat tinggal di asrama, makan tiga kali sehari, seragam, buku pelajaran, hingga layanan kesehatan.

Hendrik menegaskan Sekolah Rakyat bukan sekadar fasilitas pendidikan, tetapi juga pengasuhan dan pemenuhan kebutuhan dasar selama anak mengikuti pendidikan. Faktor ekonomi tidak lagi menjadi penghalang bagi mereka untuk bersekolah.

“Anak-anak tidak hanya datang untuk belajar, tetapi kebutuhan pendukung pendidikan mereka juga diperhatikan. Dengan demikian, faktor ekonomi tidak lagi menjadi penghalang bagi mereka untuk memperoleh pendidikan,” ujarnya.

Kurikulum Nasional, Ijazah Setara Sekolah Reguler

Meski dikelola dengan sistem asrama, Sekolah Rakyat tetap memakai kurikulum nasional sesuai standar Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Ijazah lulusan setara dengan sekolah reguler sehingga mereka bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Perluasan program ini menghadapi tantangan geografis karena Maluku terdiri atas banyak pulau dengan akses berbeda-beda. Pemerintah berharap 14 titik baru mampu mendekatkan layanan pendidikan ke kelompok masyarakat yang membutuhkan sekaligus mengurangi kesenjangan akses antardaerah.

Dukungan untuk Sekolah Unggul Garuda di Siwalima

Selain Sekolah Rakyat, Pemprov Maluku mendukung pengembangan Sekolah Unggul Garuda di SMAN Siwalima Ambon. Program tersebut diarahkan untuk menyiapkan talenta unggul di bidang sains dan teknologi sekaligus memperkuat karakter generasi muda.

“Yang kita bangun bukan hanya sekolahnya, tetapi kesempatan bagi anak-anak Maluku untuk memiliki masa depan yang lebih baik,” kata Hendrik.

Reporter: Nurul Huda
Sumber: terasmaluku.com This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top