AMBON — Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan tengah menjajaki kerja sama dengan Universitas Pattimura (Unpatti) untuk mengembangkan kampung nelayan di Maluku. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat program ketahanan pangan nasional, khususnya di sektor kelautan dan perikanan.
“Tentu kami siap bekerja sama dengan Unpatti dan universitas lainnya. Ini salah satu kampus terbaik,” kata Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan kepada wartawan di Ambon, Rabu (2/9/2026).
Kampung nelayan yang tengah dirancang pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai kawasan permukiman. Lebih dari itu, kawasan ini diarahkan menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat pesisir dengan dilengkapi berbagai fasilitas penunjang.
Sejumlah infrastruktur akan dibangun di lokasi tersebut, seperti balai lelang, cold storage atau tempat penyimpanan dingin, stasiun pengisian bahan bakar untuk nelayan (SPBN), hingga bengkel perbaikan.
Keberadaan fasilitas penyimpanan dinilai krusial. Zulkifli menjelaskan, hal ini dapat mengurangi tekanan nelayan untuk menjual ikan secara cepat saat produksi tengah melimpah. Dengan begitu, nelayan memiliki waktu dan daya tawar yang lebih baik dalam memasarkan hasil tangkapannya.
Data yang dipaparkan dalam kesempatan itu menunjukkan nilai tukar nelayan (NTN) masih berada di kisaran 103. Angka ini jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan nilai tukar petani yang telah mencapai sekitar 127 pada periode yang sama.
Pemerintah menargetkan NTN dapat meningkat hingga sekitar 120 pada akhir 2027. Untuk mencapai target tersebut, pendekatan yang lebih komprehensif di tingkat hulu dan hilir dinilai diperlukan.
Zulkifli menilai posisi Unpatti sangat strategis dalam mendukung program ini. Maluku merupakan provinsi kepulauan dengan potensi kelautan dan perikanan yang besar, sehingga keterlibatan akademisi dinilai mampu menghasilkan pendekatan yang lebih tepat sasaran.
“Di NTT, Maluku, Maluku Utara, kita butuh kerja sama dengan kampus. Apalagi kita sementara mengembangkan nilai ekonomi blue carbon,” ujarnya.
Kolaborasi ini diharapkan mencakup berbagai aspek, mulai dari penguatan kelembagaan nelayan, pengembangan teknologi penyimpanan dan pengolahan hasil perikanan, hingga pengembangan potensi ekonomi pesisir secara berkelanjutan. Pemerintah menargetkan pengembangan kampung nelayan tidak hanya menaikkan produksi, tetapi juga memperkuat rantai nilai yang berdampak langsung pada pendapatan masyarakat.