DOBO — Kekerasan antarwarga di Kota Dobo kembali terulang. Bentrokan terbaru terjadi di kawasan Kampung Pisang dan Besi Tua, hanya sekitar satu bulan setelah deklarasi damai antara warga Salarem dan Kalar-Kalar disepakati pada 4 Juli lalu.
Politisi asal daerah pemilihan Maluku itu menyebut pola penanganan aparat keamanan setempat masih reaktif, baru bergerak setelah peristiwa terjadi. Ia menilai deteksi dini yang dilakukan Polres Kepulauan Aru tidak berjalan optimal.
Polres Kepulauan Aru Dinilai Gagal Deteksi Dini Potensi Konflik
“Saya mendesak Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Polda Maluku, untuk mengevaluasi kinerja Polres Kepulauan Aru secara objektif dan komprehensif. Deteksi dini Polres sepertinya tidak jalan. Dobo ini kota kecil, bukan kota besar yang penanganannya rumit dan kompleks,” tegas Mercy dalam keterangan tertulisnya.
Catatan kelam konflik di Dobo dimulai dari bentrokan antarwarga Desa Longgar dan Apara yang menewaskan dua orang. Tak berhenti di situ, konflik menyusul antara warga Salarem dan Kalar-Kalar yang berlangsung tiga bulan dengan puncak bentrokan pada Mei dan Juni.
Kerentanan Sosial dan Kemiskinan Diduga Jadi Pemicu
Mercy, yang merupakan anak negeri Aru, mengakui masyarakat setempat menjunjung tinggi nilai persaudaraan dan adat orang basudara. Namun, ia menyoroti kerentanan sosial yang membuat warga mudah tersulut isu kecil.
“Apakah karena pola hidup komunal dengan ruang sosial yang padat di Kota Dobo, serta terpuruk karena kemiskinan, sehingga masyarakat mudah terprovokasi? Hal ini harus menjadi perhatian serius aparat penegak hukum,” ungkapnya.
Provokator dan Aktor Intelektual Harus Diproses Hukum
Legislator PDI Perjuangan itu meminta aparat keamanan gabungan tidak hanya mencegah aksi balas dendam, tetapi juga aktif mengidentifikasi para aktor intelektual di balik kerusuhan. Penegakan hukum yang tegas dinilai kunci memutus rantai kekerasan yang terus berulang.
“Penegakan hukum harus menjadi prioritas. Siapa pun yang memprovokasi, menghasut, membawa senjata tajam, atau melakukan tindak pidana harus diproses secara transparan dan tanpa pandang bulu,” tegas Mercy.
Komisi III DPR RI selaku mitra kerja Polri akan mengawal ketat perkembangan keamanan di Kepulauan Aru. Hal ini demi memulihkan kepercayaan publik terhadap kepolisian melalui penegakan hukum yang cepat, adil, dan profesional.
Tokoh Adat dan Pemuda Diminta Jadi Agen Perdamaian
Mercy mengajak seluruh elemen masyarakat—tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, hingga pemerintah daerah—untuk aktif menjadi agen perdamaian dengan mengedepankan dialog dan nilai budaya lokal.
“Kepada seluruh masyarakat Aru, saya mengajak kita semua menahan diri, tidak mudah terprovokasi, serta menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada aparat. Jangan membalas kekerasan dengan kekerasan, karena yang rugi adalah kita sendiri masyarakat Aru. Sudah saatnya rantai konflik ini dihentikan,” pungkasnya.
