MASOHI — Kunjungan kerja Bupati Maluku Tengah Zulkarnain Awat Amir ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI menyoroti tiga agenda utama: optimalisasi Kota Terpadu Mandiri (KTM), pendirian industri pengolahan kelapa dan pala, serta pengembangan PLTP Banda Baru–Sepa di Pulau Seram. Pertemuan berlangsung pada Rabu (16/9/2026) bersama Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM dan Sekretaris Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional Ahmad Erani Yustika.
Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah menargetkan pembangunan fasilitas pengolahan kelapa dan pala dimulai pada Oktober 2026. Program ini diarahkan agar komoditas unggulan daerah tidak lagi dijual dalam bentuk bahan mentah.
Kelapa dan Pala Diolah di Maluku Tengah, Bukan Dikirim Mentah
Hilirisasi kelapa dan pala menjadi salah satu program prioritas yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Selain pendirian industri pengolahan, pemerintah daerah juga mengoptimalkan pusat Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang sudah ada.
Zulkarnain menegaskan bahwa potensi sumber daya alam daerah harus diolah di wilayah sendiri. Menurutnya, hilirisasi membuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi warga Maluku Tengah.
"Kami tidak ingin potensi Maluku Tengah hanya sebatas angka dan data. Kita harus mendorong potensi di sektor-sektor seperti kelapa, pala, dan panas bumi agar menjadi kekuatan ekonomi yang memberikan nilai tambah serta manfaat langsung bagi masyarakat," ujar Zulkarnain.
PLTP Banda Baru–Sepa dan Potensi Panas Bumi 25 MW
Pengembangan PLTP Banda Baru–Sepa di Pulau Seram menjadi agenda energi utama yang diperjuangkan Pemkab Maluku Tengah. Kementerian ESDM mencatat wilayah Banda Baru memiliki potensi pengembangan energi panas bumi hingga 25 megawatt (MW).
Pengembangan panas bumi dinilai krusial karena sistem kelistrikan Maluku masih didominasi pembangkit berbahan bakar fosil. Pemerintah pusat menjadikan pengembangan energi baru dan terbarukan sebagai agenda utama untuk mengurangi ketergantungan tersebut.
Potensi panas bumi di Banda Baru sebelumnya telah menarik perhatian pemerintah pusat. Pemkab Maluku Tengah berharap dialog ini ditindaklanjuti dengan dukungan konkret.
Bukan Hanya Sumber Daya Alam, tapi Infrastruktur dan Investasi
Zulkarnain menyatakan pembangunan daerah tidak bisa hanya mengandalkan ketersediaan sumber daya alam. Diperlukan dukungan infrastruktur, investasi, teknologi, dan sumber daya manusia.
Kebijakan yang menghubungkan potensi daerah dengan pasar dan industri juga menjadi syarat agar hilirisasi berjalan. Menurut Zulkarnain, sumber daya lokal harus diolah di wilayah itu sendiri.
"Yang kami upayakan adalah memastikan sumber daya lokal diolah di wilayah itu sendiri—sehingga membuka peluang usaha, menciptakan lapangan kerja, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Maluku Tengah," tegasnya.
Pemkab Maluku Tengah berharap dialog dengan pemerintah pusat menghasilkan dukungan bagi program hilirisasi komoditas, pengembangan industri, dan pemanfaatan energi panas bumi. Langkah ini diharapkan memperkuat keterkaitan antara potensi sumber daya alam, industri pengolahan, energi, investasi, dan penciptaan lapangan kerja di daerah itu.
